TUBAN, Tugujatim.id – Rencana Perum Bulog untuk impor beras ditolak beberapa pihak. Salah satunya dari Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) Cabang Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Ketua LP2NU Tuban, Mukson mengatakan bahwa kebijakan yang disampaikan Kementerian Perdagangan, Zulkifli Hasan, usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang dihadiri Kementan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog itu, tidak logis dengan keadaan beberapa daerah yang masih surplus beras.
Seperti di Jawa Timur, kata dia, produksi padi di Jawa Timur pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara 5,9 juta ton beras. Sedangkan kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Jawa Timur pada periode Januari-Oktober 2022 sebesar 2,8 juta ton.
Pada November 2022, Jawa Timur juga panen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektare, setara beras 389.000 ton.
Dari hasil faktual, di beberapa penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jawa Timur, tambah dia, terdata ada 57 ribu ton beras dan masih banyak gabah kering giling maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.
“Apalagi pada bulan November- Desember petani di Tuban sedang memasuki masa tanam dan diperkirakan pada bulan Januari-Februari akan panen raya,” ujar Mukson.
Sehingga, kata dia, hal ini akan merugikan petani Tuban. Sebab, harga gabah pasti juga akan anjlok dengan kebijakan impor beras.
Tidak hanya itu, lanjut Mukson, beberapa penggilingan padi di daerah juga dimaksimalkan. Contohnya di Tuban, hanya tersedia puluhan penggilingan sedangkan di daerah lain seperti di Kudus maupun di Pati ada ratusan penggilingan padi, sehingga hasil panen padi yang ada di Tuban sulit untuk bersaing.
“Rata-rata hasil panen kitapun diambil di daerah lainnya. Harapan kita bisa diambil dan dimanfaatkan Bulog agar petani kita bisa diuntungkan,” terang pria yang pernah menjadi anggota DPRD Tuban ini.
