MALANG, Tugujatim.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang tahun ajaran 2023/2024 untuk jenjang TK hingga SMP akan segera dibuka. DPRD menyampaikan pesan agar pemkot meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesiapan matang pelaksanaan PPDB Kota Malang.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani mengatakan, bahwa pelaksanaan PPDB harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab, setiap pelaksanaan PPDB Kota Malang telah melalui evaluasi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Untuk diketahui, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) telah menerbitkan surat edaran tentang mekanisme pelaksanaan PPBD Kota Malang. Ada empat jalur pendaftaran sekolah yang telah ditetapkan, mulai jalur zonasi, afirmasi, kepindahan orang tua, dan prestasi.
Amithya mengatakan, orang tua siswa di Kota Malang tidak perlu khawatir dengan sistem zonasi yang kerap kali dikeluhkan masyarakat. Sebab, masih ada sekolah swasta yang juga memiliki kualitas pendidikan yang baik dalam memberikan hak pendidikan bagi anak.
“Formulasi pendidikan di Indonesia ini sedang direformasi. Sehingga tidak ada yang namanya sekolah eksklusif atau difavoritkan. Ini untuk mendukung pemerataan edukasi,” tuturnya.
Dia mengatakan, saat ini momentum yang tepat bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Menurut dia, Pemkot Malang juga harus memetakan wilayah mana saja yang mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan.
“Kan ada dana BOS untuk sekolah swasta juga. Itu harus dipergunakan dengan optimal. Libatkan juga kebijakan sekolah untuk membantu peserta didik yang kesulitan pembiayaan agar tetap bisa mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan juga bisa dilakukan melalui optimalisasi dana BOS yang tepat sasaran. Kemudian para pendidik aktif melakukan sertifikasi guru. Selain itu, juga harus digencarkan antisipasi praktik titipan siswa saat penerimaan peserta didik.
“Titipan itu indikasinya kan proses pendaftaran siswa tidak sesuai jalurnya. Jadi kami harap disesuaikan saja sesuai jalur yang ada. Mulai jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. Sebetulnya itu bisa untuk melihat potensi anak. Kalau tidak bisa masuk ke sekolah negeri, masih ada sekolah swasta yang juga memiliki kualitas yang sama bahkan punya kesempatan lebih luas,” imbuhnya.
Dia berharap masyarakat bisa memandang bahwa semua sekolah itu sama. Jika memang kesulitan pembiayaan, dia mengatakan bahwa banyak bantuan yang bisa dimanfaatkan.
“Saya pikir di Kota Malang juga banyak perusahaan yang bisa mengucurkan dana CSR untuk pemerataan pendidikan. Tentu Pemkot Malang juga harus bisa mengevaluasi kebijakan agar bisa terus memfasilitasi teman-teman yang kesulitan finansial,” ujarnya. (adv)
