BATU, Tugujatim.id – Anggaran belanja daerah APBD 2021 Kota Batu mencapai angka sekitar Rp 1 triliun. Sementara serapan belanja operasional dan belanja modal selama triwulan pertama 2021 masih mencapai 5,64 persen atau sekitar Rp 61,3 miliar. Belanja modal menjadi instrumen yang dapat memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah. Strategi tersebut telah tertuang dalam rumusan penyusunan anggaran keuangan daerah 2021.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, rendahnya serapan belanja daerah tersebut disebabkan karena masih dalam penyesuaian terhadap perubahan aturan barang dan jasa yang baru.
“Rendahnya serapan awal tahun ini karena memang perlunya tiap OPD untuk mensinkronkan aturan yang baru. Karena ada perubahan aturan tentang pengadaan barang dan jasa yang perlu disinkronkan,” ucapnya.
Menurut Punjul, Pemkot Batu masih fokus pada belanja operasional sehari-hari di awal 2021. Sementara belanja daerah untuk belanja barang dan jasa akan difokuskan pada triwulan kedua.
“Yang besar adalah belanja barang dan jasa. Nah, triwulan awal ini biasanya persiapan untuk lelang. Kemudian baru April atau triwulan kedua dilakukan lelang dan pengerjaan,” bebernya.
Punjul mencacat, ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapannya masih rendah. Seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu yang masih terserap 1,05 persen atau senilai Rp 684,7 juta. Sementara total anggaran DPKPP Kota Batu 2021 sekitar Rp 65,3 miliar.
Terpisah, Plt Kepala DPKPP Kota Batu Bangun Yulianto mengaku, rendahnya serapan anggaran di lingkupnya karena masih mempelajari perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Memang masih rendah. Ini karena masih mensinkronkan aturan barang dan jasa yang baru. Selain itu, untuk lelang baru dimulai bulan depan. Belum lagi ada proyek yang belum terbayar karena adanya keterlambatan pihak ketiga dalam pengerjaan proyek,” paparnya.
Dia mencontohkan, pembangunan hanggar pemadam kebakaran di Balai Kota Among Tani Batu senilai Rp 3,5 miliar dari APBD 2020. Namun, akibat molornya pembangunan, sisa pembayaran harus dilakukan pada PAK 2022. (Mokhammad Sholeh/ln)
