PASURUAN, Tugujatim.id – Sejumlah aktivis tampak beraksi dengan bertelanjang dada demo di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (08/05/2023). Aksi belasan aktivis Kabupaten Pasuruan ini menolak pengesahan Ranperda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW).
Ranperda RTRW Kabupaten Pasuruan tersebut rencananya dibahas dalam rapat paripurna DPRD siang hari ini.
Lujeng Sudarto, koordinator aksi aktivis Kabupaten Pasuruan, mengatakan, pihaknya menuntut agar pengesahan Ranperda RTRW ditunda. Sebab, mereka menuding poin-poin dalam Ranperda RTRW Kabupaten Pasuruan bermasalah.
Baca Juga: 39 Nama Daftar Kapolres, Baru Serah Terima Jabatan dari Polda Jatim
“Pembahasan Ranperda RTRW terkesan tidak terbuka, dipaksakan, dan syarat akan titipan koorporasi, juga tidak mempertimbangkan penyelamatan lingkungan hidup,” ujar Lujeng.
Dia menyebut, salah satu hal penting yang tidak dicantumkan dalam perubahan Ranperda RTRW Kabupaten Pasuruan adalah terkait sanksi penindakan hukum bagi para pelanggarnya. Sementara dalam Perda Tata Ruang lama Nomor 11 Tahun 2010 mencantumkan jelas tentang ketentuan pidana bagi pelanggaran tata ruang.

“Termasuk di UU penataan ruang yang jadi rujukan perda itu ada ketentuan pidananya. Kalau tidak ada, terus pemkab penindakannya bagaimana kalau terjadi pelanggaran,” ungkap aktivis Kabupaten Pasuruan itu.
Lujeng mengatakan, pihaknya bukan bermaksud anti terhadap para investor yang masuk di Kabupaten Pasuruan. Namun, mereka menolak jika para investor menjalankan usaha dengan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan.
Baca Juga: Zia Hotel Kuta Bali, Tempat Menginap Dekat Pantai Kuta Hanya Cukup Jalan Kaki
“Kami tetap lawan kalau hari ini DPRD tetap mengesahkan Ranperda RTRW, ” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi isi Ranperda RTRW bersama seluruh fraksi dan pansus DPRD Kabupaten Pasuruan sebelum akhirnya disahkan.
“Saran dari teman-teman aktivis kami akan terima dan dievaluasi lagi bersama fraksi dan Tim Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan,” ucapnya.