PASURUAN, Tugujatim.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tidak tepat sasaran. Bahkan, Jokowi menyebut hampir 80 persen anggaran, baik untuk penanganan stunting, UMKM, hingga pertanian habis terserap untuk hal yang tidak konkret.
Pria nomor satu di Indonesia ini membahasnya saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/06/2023). Jokowi mencontohkan, ada pemerintah daerah dengan anggaran penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun, setelah dicek dalam laporan APBD Mendagri, ternyata 80 persennya habis untuk rapat, perjalanan dinas, hingga program-program yang tidak konkret.
Jokowi menyebut untuk perjalanan dinas dana stunting bisa mencapai Rp3 miliar, kegiatan rapat juga menelan Rp3 miliar. Lalu dana program penguatan pengembangan sampai Rp2 miliar.
Sementara untuk anggaran penanganan stunting yang konkret, seperti pembelian telur, daging, susu, ikan, dan sayuran hanya Rp2 miliar. Menurut Jokowi, seharusnya APBN maupun APBD penanganan stunting 80 persennya harus dialokasikan untuk pemberian makanan bergizi untuk anak stunting.
“Jangan sampai 80 persen anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Jadi konkretnya tidak muncul, itu yang tidak optimal di situ,” ujar Jokowi dilansir dari YouTube @Sekretariat Presiden.
Dia juga menyatakan alokasi anggaran tidak optimal juga terjadi pada dana pengembangan UMKM. Dia menyebut ada pemerintah daerah yang menganggarkan Rp2,5 miliar untuk pengembangan UMKM. Namun, hampir 80 persen atau Rp1,9 miliar justru dipakai untuk honor pegawai dan perjalanan dinas. Hanya sekitar Rp600 juta yang secara konkret dipakai untuk mengembangkan UMKM.
Hal serupa juga terjadi pada alokasi anggaran untuk pertanian. Jokowi membeberkan ada daerah yang menganggarkan Rp1 miliar untuk pembangunan balai penyuluhan pertanian. Namun, ternyata lagi-lagi 80 persennya atau Rp734 juta digunakan untuk honor pegawai, rapat, hingga perjalanan dinas.
“Setiap rupiah kami belanjakan APBN, APBD, harus produktif karena cari uangnya sulit,” tegasnya.
Banyaknya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, menjadi pekerjaan rumah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jokowi mendesak BPKP agar serius mengawasi penggunaan anggaran APBN serta APBD, baik di tingkat pusat ataupun daerah.
“Saya ingin pastikan apa yang sudah diprogramkan sampai betul ke rakyat, memang kami lemah di situ. Dipelototi saja itu ada yang bablas, apalagi yang tidak. Orientasi pengawasannya bukan prosedur, tapi hasil,” ujarnya.
