TUBAN, Tugujatim.id – Beredar surat resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tertanggal 16 Juni 2023 soal gerakan pembagian bendera Merah Putih yang ditujukan kepada Koordinator Pendidikan Kecamatan (Kordikcam) dan kepala SMPN se-Kabupaten Tuban. Dalam isi surat tersebut, pihak SD dan SMP memberikan sumbangan bendera Merah Putih. Untuk SMP memberi bantuan 10 buah, sedangkan SD 5 buah dengan ukuran masing-masing 80 cm x 120 cm.
Pengumpulan sumbangan bendera Merah Putihini diserahkan paling lambat pada 27 Juni 2023. Surat cap ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan Tuban R. Rarin Suryani.
Baca Juga: Wajah Mayat Pria Terbungkus Karung di Pasuruan Penuh Luka dan Darah
Terkait kebenaran surat sumbangan bendera Merah Putih ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tuban Abdul Rakhmat mengatakan, gerakan pembagian bendera itu memang menindaklanjuti arahan dari Kemendagri. Kemudian ditindaklanjuti oleh surat bupati ke semua OPD. Ini merupakan gerakan sukarela dari para ASN dan tidak perlu dianggarkan. Harapannya, para ASN di OPD juga ikut partisipasi.
“Sifatnya sukarela partisipasi dari para ASN, nggak perlu dianggarkan,” ucapnya.
Dia juga menyebutkan, terkait surat itu sudah diinformasikan ke satuan pendidikan, baik secara lisan maupun melalui grup WA dan penyebutan jumlah yang perlu dikumpulkan.
“Nilainya (jumlah bendera, red) disebutkan sebagai patokan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban sangat geram dengan surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan ini.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Merk Laptop Gaming, Pilih Spesifikasi sesuai Kebutuhan Kamu!
“Dinas pendidikan iki opo wes melarat? Bendera Merah Putih wae kok njaluk sumbangan lewat sekolah SD, SMP kok kebangeten cah. (Dinas pendidikan ini apa sudah miskin? Bendera Merah Putih saja kok minta sumbangan lewat sekolah SD dan SMP, keterlaluan sekali),” ucapnya.
Dia juga mengatakan, tindakan itu tidak etis dan kebijakan yang tidak populis. Dia juga mempertanyakan surat (Kemendagri) yang menjadi dasar untuk mengambil kebijakan ini sama dengan perintahnya atau tidak.
“Suratnya ke ASN. Bukan ke lembaga,” ucap ketua DPC PKB Tuban ini.
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati