SURABAYA, Tugujatim.id – Sutradara Dandhy Laksono mengungkapkan berbagai serangan yang diterima selepas merilis film Dirty Vote. Pengalaman juga diungkapkan oleh Feri Amsari, aktor film dokumenter tersebut, sejak hari penayangan yakni saat masa tenang Pemilu 2024, 11 Februari 2024 lalu.
Hal itu diceritakan keduanya saat mengisi diskusi film Dirty Vote di Kampus Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya pada Rabu (21/2/2024) yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya dan Fakultas Filsafat UKWMS.
Sebelumnya, beredar informasi jika tiga aktor Dirty Vote (Feri Amsari, Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar) serta sutradara Dandhy Laksono dilaporkan ke pihak berwajib. Dandhy pun menanggapi laporan tersebut dengan santai. Sebab, Bawaslu justru menyarankan masyarakat agar menonton Dirty Vote.
“Saya dilaporkan ke polisi dan bagusnya direspon bahwa ini wewenangnya Bawaslu dan ketika mereka ke Bawaslu jawaban Bawaslu adalah saya anjurkan yang belum menonton untuk menonton film ini,” katanya di Auditorium Benediktus UKWMS, Rabu (21/2/2024).
Sementara itu, aktor dan pakar hukum tata negara Feri Amsari juga menceritakan pengalaman dirinya mengalami seperti Dandhy.
“Saya sudah 4 kali dilaporkan ke Polisi baik untuk tulisan atau aksi ya bukan menikmati, ini konsekuensi saja dan hp kami masih ada upaya untuk disadap ke wa, email, telegram tapi kami tidak anggap itu ancaman karena cepat diantisipasi. Caci maki yang ada di medsos lebih banyak yang memuji jadi biasa saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, akademisi Universitas Andalas Padang tersebut juga sampai saat ini tidak ada pihak yang membantah substansi dari film Dirty Vote. Meski, Jenderal Tito Karnavian Mendagri menyebut jika Dirty Vote merupakan opini.
“Saya dianggap PKS, Mas Dhandy PKI, Mas Uceng PDIP, Mbak Bivitri Nasdem. Tidak ada yang benar, tidak ada yang membantah substansi. Katanya film opini? Mana opininya? Itu berdasarkan data dan fakta,” terangnya.
Feri yakin, selagi tidak ada pihak yang berani membantah substansi dalam film tersebut, maka pendidikan soal politik kepada masyarakat akan tersampaikan melalui film Dirty Vote.
“Jangan salahkan publiknya, kalau di bom dengan bantuan sosial haram itu karena konsep gentong babi berlaku di banyak negara dan itu dianggap haram dalam politik,” bebernya.
“Sebenarnya pendidikan politik saja yang kita perlu sampaikan dan mekanisme pertandingan yang fair harus bisa diwujudkan. Kalau tidak, ya akan begini-begini lagi jadi kalau penyelenggara negara dan pemilu tidak fair, ya nasib ruang politik dan publik pemilih juga akan bias terus,” pungkasnya.
Reporter: Izzatun Najibah
Editor: Darmadi Sasongko
