MALANG, Tugujatim.id – Adanya dugaan korupsi dan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Malang yang dilakukan salah satu oknum pendamping PKH menggemparkan warga. Lantaran, praktik ini ternyata sudah dilakukan selama 5 tahun sejak 2017.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang Nurhasyim mengatakan, identitas pelaku masih disembunyikan oleh Polres Malang. Pelaku adalah pemain tunggal.
“Dia itu pemain tunggal. Jadi, kami gak tahu kalau itu terjadi mulai 2017. Kami tidak mengetahui, kalau tahu jelas kami laporkan. Karena juga tidak ada laporan (dari penerima PKH),” terangnya saat dikonfirmasi Selasa (29/06/2021).
Dan praktik ini baru diketahui belakangan karena adanya pendataan secara online melalui aplikasi.
“Hanya kemarin itu ketahuan karena dari sistem aplikasi itu kenapa banyak yang digraduasi. Padahal, ada yang difabel dan lansia kok dinonaktifkan. Nah, di situ ketahuannya!” ungkapnya.
Lalu di Korkab yang berada di bawah Kementerian Sosial melakukan investigasi.
“Baru dilaporkan kepada dinas dan kami laporkan ke pusat,” ungkapnya.
Kepada tugumalang.id, partner tugujatim.id, Nurhasyim mengatakan, dinsos tidak memiliki fungsi pengawasan. Dan hanya memiliki fungsi pembinaan untuk para pendamping PKH ini.
“Kan pendamping ini SDM-nya dari Kementerian Sosial semua, yang menggaji dan mengangkat juga Kementerian Sosial. Ya, selama ini pembinaan dari dinsos di samping juga pengawasan yang melibatkan Korcam dan Korkab. Jadi, setiap bulan kami ada rakor (rapat koordinasi) untuk melakukan pembinaan,” bebernya.
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, satu pendamping PKH ini bisa memegang lebih dari 250 orang penerima manfaat PKH.
“Satu pendamping ini pegang 250-300 orang. Dan skema penyaluran dananya dari transfer BNI ke rekening masing-masing,” ungkapnya.
“Makanya buku (rekening) itu tidak boleh dipegang oleh siapa-siapa karena itu adalah ATM. Tapi, karena mereka tidak mengerti (mudah ditipu),” sambungnya.
Terakhir, Nurhasyim mengatakan, besaran setiap bulan yang diterima para penerima manfaat PKH ini mulai dari ibu hamil/nifas sebesar Rp 250 ribu, anak usia dini 0-6 tahun (Rp 250 ribu), penyandang disabilitas berat (Rp 200 ribu), lansia (Rp 200 ribu), pendidikan anak SD/sederajat (Rp 75 ribu), pendidikan anak SMP/sederajat (Rp 125 ribu), dan pendidikan anak SMA/sederajat (Rp 166 ribu).
“Tapi, dalam satu keluarga hanya dibatasi 4 penerima, makanya masing-masing gak sama penerimaannya,” ujarnya.
