TUBAN, Tugujatim.id – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Palang dan Semanding, Kamis (29/07/2021). Mas Bupati, sapaan akrabnya, menemukan beberapa permasalahan terkait penanganan bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin dan terdampak Covid-19.
Sidak kali kedua ini digelar untuk memastikan bansos yang diterima warga telah sesuai dan tepat sasaran. Ternyata, Mas Bupati menemukan banyak warga yang membutuhkan bantuan, tapi belum ter-cover dalam program bansos apa pun.

“Masalah yang ditemukan masih sama seperti sidak kemarin, tapi di sini banyak sekali warga miskin yang seharusnya dapat bantuan malah belum tersentuh bansos sama sekali,” tutur Mas Bupati.
Dia berharap agar warga yang tidak masuk dalam salah satu kriteria bansos dari kementerian bisa diikutsertakan dalam program bantuan lain yang dikelola pemkab melalui APBD maupun dari pemerintah desa melalui dana desa.
“Inilah pentingnya bersinergi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi satu sama lain sehingga kita bisa memetakan mana warga yang tidak ter-cover di salah satu bansos nantinya bisa diusulkan ke program bansos lainnya,” terangnya.
Padahal, hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bansos adalah mutlak. Untuk itu, kita harus hadir di tengah-tengah mereka.

Selain itu, masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian data kependudukan yang dimiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bansos yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Selain itu, harga komoditi yang terlalu mahal hingga adanya biaya administrasi atau iuran sukarela dari warga kepada agen masih ditemui dalam sidak kali ini.
Juga ada beberapa komoditi yang dianggap kurang layak untuk diberikan kepada KPM karena masih dalam kondisi belum siap untuk diolah atau dikonsumsi. Temuan lain, adanya bansos BPNT yang dijual oleh KPM. Untuk hal ini, Mas Bupati meminta agar jenis bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPM. Seperti lansia yang sebatang kara, lebih diutamakan mengikuti program PKH.
“Kalau sudah sepuh, untuk memasak pun mereka tidak bisa, apalagi bekerja. Jadi, lebih baik diberika uang sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
Mas Bupati menyampaikan, sidak akan kembali dilakukan di tempat yang lain. Hal ini agar dapat memastikan bantuan telah sesuai dan dapat meringankan beban masyarakat miskin.
“Semua temuan akan kami tindak lanjuti dan membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Mari kita semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.