MALANG, Tugujatim.id – Seiring meningkatnya konsumen lembaga jasa keuangan ternyata juga berimbas pada peningkatan aduan masyarakat dalam pengaduan konsumen. Tingginya pengaduan konsumen terjadi lantaran masih rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Sugiarto Kasmuri dalam webinar series #4 OJK Malang X Tugu Media Group pada Rabu (4/8/2021).
“Dalam sehari, rata rata ada 10 hingga 15 aduan tertulis dari masyarakat. Sementara aduan melalui telfon sangat banyak sekali,” paparnya.
“Pengaduan ini terjadi salah satunya kebanyakan memang karena masyarakat masih memiliki literasi yang rendah atau pemahaman terhadap manfaat, risiko, kewajiban, dan hak saat bertransaksi,” imbuhnya.
Menurutnya, tingginya aduan masyarakat terhadap permasalahaaan dengan produk lembaga jasa keuangan seperti perbankan, investasi, financial technology (fintech) dan lainnya merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga jasa keuangan untuk memberikan literasi kepada masyarakat.
“Rendahnya literasi ini menjadi kelemahan yang mendasar pengaduan yang disampaikan kepada kami,” ungkapnya.
Literasi Keuangan Butuh Proses
Meski begitu, pihaknya memahami bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat memang membutuhkan proses. Untuk itulah OJK Malang berkolaborasi dengan Tugu Media Group membuat program sembilan webinar series peningkatan literasi keuangan.
Dalam webinar series #4 ini, dia berharap peserta webinar bisa menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan pemahaman atau literasi keuangan kepada masyarakat luas.
Disebutkan, layanan pengaduan di OJK dibedakan menjadi dua yaitu layanan pengaduan yang berindikasi sengketa dan layanan pengaduan berindikasi pelanggaran dan penyimpangan peraturan.
“Pengaduan via telfon bisa, WhatsApp, email dan surat juga bisa. Jadi tidak ada nanti konsumen yang mengalami kesulitan dalam mengadu. Selama ini banyak masyarakat yang mengadu melalui medsos. Padahal di medsos gak bisa menyelesaikan juga karena ujung ujungnya tetap kembali lagi ke OJK,” paparnya.
Dia berpesan, konsumen lembaga jasa keuangan diharapkan berhati hati dan harus mencermati perjanjian keperdataan sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, apa yang menjadi hak, kewajiban, manfaat dan resikonya bisa dipahami.
“Sehingga dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kesalah pahaman antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Jadi pahami dulu isi kontrak dan perjanjiannya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan sebelum transaksi,” ucapnya.
“Hal yang tak kalah penting, apapun bentuknya ketika masyarakat mau melakukan transaksi layanan jasa atau produk keuangan maka pastikan bahwa lembaga jasa keuangan itu legal dan logis,” jelasnya.
Literasi Keuangan Belum Seimbang
Sementara itu, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Agus Fajri Zam mengatakan, tingkat inklusi lembaga jasa keuangan berada di sekitar 75 persen. Sementara tingkat literasinya masih sekitar 25 persen.
“Tingkat literasi ini lah yang menimbulkan banyaknya pengaduan. Jadi dari awal sudah salah persepsi dan ternyata dari awal dia gak ngerti apa yang dia pakai. Ujung ujungnya mengadu,” ucapnya.
Terlebih saat ini sangat marak beredarnya investasi, fintech hingga bank ilegal di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus memahami perbedaan antara layanan jasa keuangan ilegal dan legal agar tak terjebak dalam kerugian.
Untuk itu, pihaknya juga telah menyiapkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk menerima pengaduan dan memecahkan permasalahan yang ada. Di mana aplikasi ini telah terhubung dengan semua lembaga jasa keuangan yang ada.
“Sistem ini terintegrasi ke seluruh lembaga yang ada. Sehingga semua orang bisa menyampaikan keluhan, menanyakan atau memberikan informasi lewat media ini kapan saja,” imbuhnya.
Aduan konsumen yang dikirim nantinya secara langsung akan terhubung ke lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Kemudian lembaga jasa keuangan bersangkutan wajib merespon aduan dalam waktu 20 hari kerja.
“Jadi dalam waktu 20 hari kerja itu diharapkan sudah ada resolusinya. Kalaupun terpaksa diperpanjang 20 hari kerja berikutnya maka harus ada syarat syarat tertentu. Kalau tidak dia akan kena sanksi,” bebernya.
“Silahkan memanfaatkan layanan aplikasi ini untuk pengaduan atau bisa ke www.ojk.co.id,” imbuhnya.
