TUBAN, Tugujatim.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kembali meraih prestasi membanggakan lewat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk kali ke-10 secara beruntun, Tuban diganjar penghargaan WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Sebuah pencapaian yang tidak hanya menggambarkan konsistensi, tetapi juga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penghargaan WTP itu diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky serta Ketua DPRD Tuban Sugiantoro. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Jatim, di Sidoarjo, Kamis (17/04/2025).
Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas di Tuban Selama Haul Agung Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi
“Sepuluh kali berturut-turut meraih opini WTP bukan hal yang mudah. Ini buah dari kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan Kabupaten Tuban,” ujar Yuan dalam sambutannya.
Yuan menegaskan, opini ini bukan hadiah, tapi bentuk pengakuan profesional terhadap penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang lebih dikenal sebagai Mas Lindra mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian itu. Dia menilai penghargaan WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol tanggung jawab yang harus terus dijaga.
“Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Saya sangat menghargai dedikasi seluruh ASN Pemkab Tuban, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan,” tutur Mas Lindra.
Menurut dia, WTP ke-10 ini menjadi pemacu semangat bagi Pemkab Tuban untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. Tidak hanya dalam aspek keuangan, tetapi juga dalam pelayanan publik yang lebih transparan dan profesional.
“Kami ingin menjadikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel ini sebagai budaya kerja. Bukan sekadar target, tapi menjadi karakter,” tambahnya.
WTP Tolok Ukur Integritas Lembaga
Sedangkan Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menilai penghargaan ini merupakan cerminan dari keseriusan legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Kami terus mendukung sistem anggaran yang transparan dan mendorong pengawasan yang kuat. WTP ini adalah hasil dari sinergi itu,” katanya.
Sebagai informasi, opini WTP adalah opini tertinggi dari BPK RI atas penyajian laporan keuangan yang dinilai telah sesuai dengan empat kriteria: kesesuaian standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, pengungkapan yang memadai, dan pengendalian internal yang efektif.
Tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, WTP juga menjadi tolok ukur integritas suatu lembaga dalam mengelola keuangan publik secara jujur dan terbuka. Dalam konteks pembangunan daerah, ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.
Dengan perolehan ini, Kabupaten Tuban memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang stabil dan kredibel. Sebuah modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya dan dicintai warganya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Mochamad Abdurrochim
Editor: Dwi Lindawati
