TUBAN, Tugujatim.id – Gejolak di internal Partai Demokrat Kabupaten Tuban berujung hingga meja hijau. M Ilmi Zada, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tuban menggugat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jatim, sekaligus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut. Isi gugatan itu menyoal SK DPP yang dikeluarkan terkait Pergantian Unsur Pimpinan Wakil DPRD Tuban.
Gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum M Ilmi Zada pada 18 Juni 2021 dan teregistrasi di Pengadilan Negeri Tuban, dengan Nomor 24/Pdt g/2021/pn tbn, dan rencana akan dijadwalkan sidang pertama pada 1 September 2021.
“Kita dijadwalkan sidang oleh PN Tuban, kemungkinan pada awal September ini,” ucap Kuasa Hukum M. Ilmi Zada, Hery Subagyo kepada Tugu Jatim, Kamis (26/8/2021).
Gejolak pada partai yang berlambang mercy ini berawal saat M. Ilmi Zada mendapatkan surat undangan klarifikasi Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat pada tanggal 3 Juni 2021. Ilmi pun menghadirinya, untuk memastikan klarifikasi apa yang menyebabkan dirinya dipanggil.
Selanjutnya, tanpa diduga, DPP mengeluarkan surat Keputusan Pergatian unsur Pimpinan Wakil DPRD Tuban fraksi Demokrat, yang ditandatangani langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan sekretarisnya Teuku Riefkyharsya tertanggal 15 Juni.
Padahal, selama Ilmi Zada menjabat anggota dewan selama dua periode, belum pernah melakukan kesalahan maupun norma partai. Bahkan selama ini pula, kliennya ini tidak pernah mendapatkan teguran, baik secara tertulis maupun lisan.
Pihaknya juga memohon kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk tetap menahan diri terelebih dulu, jangan sampai mengeluarkan surat keputusan pergantian antar waktu (PAW), dan menghormati proses hukum dulu.
“Jika memang Gubernur Jatim, tetap mengeluarkan SK PAW. Dia tidak akan segan-segan menggugat hasil keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ungkapnya.
Plt Ketua DPC Partai Demokrat Tuban, Didik Mukrianto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa secara prinsip pihaknya pasti akan menghadapinya karena PAW alat kelengkapan di DPRD Tuban adalah hal yang juga biasa saja dalam pengelolaan partai politik.
Sesuai UU Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, UU Partai Politik, PP 12 Tahun 2018, AD/ART Partai Demokrat dan Tata tertib DPRD Tuban penggantian tersebut adalah menjadi kewenangan Partai Politik.
“Yang terpenting bagi kami PAW tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang menaunginya,” ucap Didik.
Anggota dewan kelahiran Magetan ini menambahkan, sebaliknya jika nantinya DPP Partai Demokrat menganggap tindakan Ilmi ini menjadi bagian dari ketidakpatuhannya terhadap AD/ART dan aturan partai termasuk surat keputusan DPP Partai Demokrat, tidak tertutup kemungkian partai akan mengambil langkah-langkah lain.
“Ini Demi menegakkan standing dan aturan serta keputusan partai,” tegasnya.
