KOTA BLITAR, Tugujatim.id – Masyarakat mengeluh terkait biaya parkir di RSUD Mardi Waluyo menjadi sorotan tajam Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Blitar. Legislatif mendesak agar sistem parkir di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dibebaskan sepenuhnya dari biaya alias digratiskan.
Usulan ini mencuat setelah pihak dewan menerima banyak laporan dari warga yang merasa terbebani dengan sistem penarikan retribusi parkir saat ini. Keluarga pasien seringkali harus membayar karcis berkali-kali dalam sehari karena tingginya mobilitas saat mengurus keperluan medis.
Baca Juga: Pasca Kecelakaan KA Dhoho vs Truk di Blitar, Polisi Selidiki Unsur Dugaan Kelalaian
Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi menyatakan, sistem parkir di RSUD saat ini sangat tidak berpihak pada keluarga pasien yang sedang dalam kondisi sulit.
“Selama ini banyak keluhan dari masyarakat. Masuk rumah sakit dua kali, ditarik karcis dua kali. Tiga kali masuk, ya tiga kali ditarik. Padahal keluarga pasien kadang harus cari obat di luar atau harus beli perlengkapan lain di luar,” ungkap Nuhan kepada Tugujatim.id, Rabu (29/04/2026).
Pendapatan Parkir Hanya Rp7 Juta Per Bulan
Nuhan menilai, beban yang ditanggung masyarakat tersebut sangat berbanding terbalik dengan kontribusi yang diberikan kepada daerah. Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir di RSUD Mardi Waluyo ternyata tidak signifikan.
“Kami mendorong agar parkir di RSUD dibebaskan saja karena pendapatan parkir di sana tidak banyak. Paling sebulan hanya Rp7 juta. Itu kalau kami bagi per hari, hasilnya sangat kecil,” tegasnya.
Menurut politikus PPP ini, angka Rp7 juta per bulan terlampau “receh” jika dibandingkan dengan dampak kepuasan pelayanan yang bisa dirasakan masyarakat apabila parkir digratiskan. Pemkot Blitar diminta tidak kaku dalam mengejar retribusi kecil yang justru mencederai rasa keadilan publik.
Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan
Pansus meyakini bahwa kebijakan parkir gratis akan menjadi instrumen kuat untuk memperbaiki citra RSUD Mardi Waluyo. Jika akses masuk dibuat mudah tanpa beban tambahan, tingkat kepercayaan masyarakat diprediksi akan meningkat secara otomatis.
Baca Juga: Detik-Detik KA Dhoho Tabrak Truk di Blitar, Saksi Mata Ungkap Kronologinya!
“Kalau ini dibebaskan, maka kualitas pelayanan di RSUD akan meningkat. Jika pelayanan membaik, otomatis jumlah kunjungan akan naik dan PAD dari sektor pelayanan kesehatan justru akan ikut terkerek naik dengan sendirinya,” tambah Nuhan.
Rekomendasi ini diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Blitar melalui kajian teknis. Legislatif berharap RSUD Mardi Waluyo bisa menjadi pionir pelayanan kesehatan yang benar-benar humanis dan memahami kondisi ekonomi keluarga pasien yang sedang berjuang demi kesembuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Moch. Luki Azhari
Editor: Dwi Lindawati
