SURABAYA, Tugujatim.id – Untuk mengecek pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro berjalan dengan baik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) terjun langsung ke lokasi pada hari kedua atau Rabu (10/02/2021).
Forkopimda Jatim mengunjungi posko PPKM mikro di Surabaya. Di antaranya, di Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kelurahan Kedung Baruk, dan Kecamatan Rungkut.
“Kami melihat pelaksanaan PPKM tingkat mikro di salah satu RT-RW di Surabaya Utara dan Timur. Kami lihat apa yang telah Bu Lurah paparkan sudah sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021,” terang Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.
Selain itu, Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa di beberapa titik lokasi yang dicek sudah menerapkan PPKM mikro dengan baik. Semua fasilitas, pelayanan, dan persiapan sudah lengkap. Ada juga posko isolasi yang dipakai bila ada yang terpapar Covid-19 dapat dilarikan ke isolasi terbuka.
“Mekanismenya sudah paham, di ujung kampung sudah ada batasan portal, aktif melaksanakan penjagaan, serta memeriksa jangan sampai ada pendatang baru masuk yang tidak jelas asal usulnya,” tuturnya.
Pangdam V/Brawijaya itu juga mengatakan bahwa warga lain boleh masuk, apabila sudah memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dan dinyatakan aman. Jadi, tidak menjadi penyebaran baru ke warga yang ada di lokasi tersebut.
“Pendatang baru boleh masuk, apabila sudah diyakinkan bahwa yang bersangkutan sudah bebas dari Covid-19. Bisa melalui penunjukan surat atau dilakukan tes di saat itu juga, minimal rapid antigen. Dari situ maka terlihat, pelaksanaan tracing di kampung ini sudah dilakukan dengan baik,” lanjutnya.
Mayjen TNI Suharyanto juga menyampaikan bahwa PPKM mikro sudah berjalan di seluruh wilayah Jatim serentak di 38 kabupaten-kota. Sedangkan untuk penentu RT-RW yang akan menjalankan PPKM mikro sesuai dengan warna zonasi daerah tersebut.
“Mudah-mudahan di daerah lain di seluruh Jawa Timur itu sama. PPKM mikro ini serentak terlaksana di seluruh wilayah Jatim di 38 kabupaten-kota. Para Bupati dan Wali Kota ini yang menentukan RT-RW mana saja yang akan melaksanakan PPKM berdasarkan kriteria daerah zona merah, oranye, kuning, bahkan hijau,” ujarnya. (Rangga Aji/ln)
