MALANG, Tugujatim.id – Mantan Wali Kota Malang Moch. Anton yang kerap disapa Abah Anton kembali mendedikasikan dirinya untuk maju di Pilkada Kota Malang 2024. Kali ini dia telah menyalonkan diri di DPC PKB Kota Malang pada Senin (29/04/2024).
Sosok yang pernah terjerat kasus korupsi ini mengatakan, dirinya merindukan kepemimpinannya dan masyarakat Kota Malang. Hal inilah yang mendasarinya untuk kembali meramaikan pesta demokrasi di Kota Malang.
“Masyarakat ingin pembangunan Kota Malang seperti yang sudah pernah dilakukan. Ada rasa rindu masyarakat untuk melanjutkan pembangunan yang belum tuntas,” ujarnya.
Abah Anton mengatakan, sebenarnya keluarganya masih berat jika dirinya harus kembali ke pesta demokrasi. Namun, para ulama membantu Abah Anton untuk mendorong dan meyakinkan keluarganya untuk maju N1.
Baca Juga: Umroh Akbar, Pegadaian Mempermudah Jamaah Berangkat lewat Program Syariah Pembiayaan Wisata Religi
“Tujuannya untuk kemaslahatan yang besar karena Kota Malang butuh program kebijakan pro masyarakat,” tuturnya.
Sehingga dengan keyakinan untuk mendedikasikan kembali pembangunan yang belum tuntas tersebut, dia yakin untuk memberikan perubahan agar dapat dirasakan oleh masyarakat dampaknya.
“Jadi, masyarakat memang berharap sekali kelanjutan pembangunan. Kelanjutan program perlu dirasakan masyarakat yang kala itu memberikan dampak besar. Jadi, 5 tahun ke depan harus ada perubahan signifikan terhadap pembangunan Kota Malang,” imbuhnya.
Dia juga berharap dengan adanya program pembangunan lanjutan ini terdapat sinergi yang kuat dengan penanganan yang dilakukan.
“Harapannya memang ada sinergi dengan penanganan oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Untuk diketahui, Abah Anton sempat tersandung kasus korupsi pada 2018 silam. Dia dinyatakan sebagai tersangka dan divonis hukuman penjara selama 2 tahun usai terbukti terlibat kasus suap APBD Perubahan Kota Malang anggaran 2015.
Menanggapi jejak digital dan riwayat pidana yang dimilikinya, Abah Anton tidak memberikan tanggapan banyak. Dia hanya menyerahkan kasus tersebut ke kuasa hukumnya. Demikian pula, dia menegaskan hal ini juga menjadi bagian dari transparansi politik.
“Mungkin nanti juga bagian dari transparansi pada masyarakat. Kemarin kami melalui tim hukum mengurus SKCK, ke pengadilan, dan ke KPU. Sudah clear, saya kira dasar hukumnya pengadilan tahu,” ucapnya.
Dia juga menegaskan dengan adanya kasus yang terjadi beberapa tahun silam terkait dirinya bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan perubahan. Tentunya perubahan untuk lebih baik dan lebih menjadikan hal tersebut evaluasi.
“Sekarang ini bukan masalah kapok atau tidak, intinya ulama memilih kami melakukan perubahan. Jelas butuhnya adalah perubahan besar,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: Sinta Ayudiya
Editor: Dwi Lindawati
