BATU, Tugujatim.id – Pasca bencana banjir bandang yang melanda Kota Batu, Pemkot Batu terus melakukan penanganan. Mulai dari pembersihan sisa material, menyiapkan skema penanganan untuk jangka panjang, hingga relokasi tempat hunian di bantaran sungai.
Saat ini data kerusakan rumah akibat bencana bah ini masih terus diinventarisasi. Ada sebanyak 17 rumah hilang, 43 rumah rusak parah, dan 32 rumah terendam lumpur. Namun, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko masih akan mengkaji mana-mana saja rumah yang layak untuk dibangun kembali. Jika rumah itu berada di wilayah bantaran DAS Brantas, otomatis harus direlokasi.
”Kami upayakan untuk ganti rugi dan rumahnya dibangun kembali. Tapi, kami masih harus mengkaji lagi, apa rumah yang hanyut itu layak dibangun kembali atau tidak. Jika memang tidak layak, rumah berada di jalannya air ya harus direlokasi,” kata dia.
Menurut dia, saat ini pendataan masih berjalan karena datanya dimungkinkan masih akan berkembang. Lantaran, proses pembersihan material sisa banjir masih berlangsung dan ditarget selesai minggu depan. Jika sudah, dia melanjutkan, pihaknya akan menyediakan opsi relokasi. Warga terdampak akan dibangunkan hunian atau permukiman sementara di lokasi yang jauh dari kawasan sungai.
”Lahan relokasi juga sudah kami siapkan, ada di Desa Bulukerto. Tapi, titiknya masih akan kami tentukan lagi,” kata dia.

Selain itu, Pemkot Batu juga akan melakukan normalisasi sungai bersama Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Normalisasi dilakukan agar aliran sungai bisa teratur lancar seperti di Eropa.
”Kalau sekarang kan gak bisa tegak lurus jalannya karena ada pemukiman warga. Jalur sungai itu menggak-menggok. Ada yang tertutup jembatan, ada yang menyempit. Idealnya kan harus lurus kayak di Eropa,” jelasnya.
Namun, dia mengakui untuk normalisasi sungai ini butuh waktu lama karena berkaitan dengan lahan pemukiman warga.
”Harus koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan warga,” ujarnya.