MOJOKERTO, Tugujatim.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengalami kenaikan. Hal ini buah dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto bertajuk Berita Resmi Statistik bernomor 03/10/3516/Th.IV, 23 Oktober 2023.
Pada keterangan resmi ini, persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Mojokerto naik dari 9,71 persen pada Maret 2022 menjadi 9,80 persen pada Maret 2023.
BPS Kabupaten Mojokerto juga menjelaskan bahwa penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2023 mencapai 112,86 ribu penduduk. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sejumlah 1,83 ribu jiwa dibanding kondisi Maret 2022 lalu dengan 111,03 ribu jiwa.
Sementara garis kemiskinan di Bumi Majapahit pada Maret 2023 sejumlah Rp486.520 per bulan per kapita. Besaran ini naik sebesar Rp40.912 per bulan per kapita. Dalam kata lain, naik 9,18 persen bila dibandingkan dengan Maret 2022 sejumlah Rp445.608.
Selain itu, beberapa indeks turut mengalami kenaikan. Seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2023 sebesar 0,73 terdapat peningkatan sebesar 0,36 poin bila dibanding dengan Maret 2022 sebesar 0,37.
Lalu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk Kabupaten Mojokerto pada Maret 2023 sebesar 0,40. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin bila dibanding Maret 2022 yaitu 0,29.
Saat dilihat pada kabupaten atau kota lain di Jawa Timur, persentase penduduk miskin tertinggi untuk 2023 adalah Kabupaten Sampang. Angka kemiskinan pada kabupaten ini mencapai 21,76 persen.
Sementara persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur adalah Kota Batu. Persentase tersebut menyentuh angka sebesar 3,31 persen.
Lalu, Kabupaten Mojokerto berada di tengah atau pada posisi 18 tertinggi dengan persentase kemiskinan 9,8 persen.
Berikut 10 besar persentase kemiskinan kabupaten atau kota terendah di Jawa Timur:
1. Kota Batu 3,31 persen
2. Kota Malang 4,26 persen
3. Kota Surabaya 4,65 persen
4. Kota Madiun 4,74 persen
5. Sidoarjo 5 persen
6. Kota Mojokerto 5,77 persen
7. Kota Probolinggo 6,48 persen
8. Tulungagung 6,53 persen
9. Kota Pasuruan 6,6 persen
10. Kota Kediri 7,15 persen
Reporter: Hanif Nanda
Editor: Lizya Kristanti
Editor: Lizya Kristanti
