MALANG, Tugujatim.id – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar diskusi webinar bertajuk Senjakala Bara Kretek: Potret Buram Ekosistem Kretek di Indonesia, Senin (31/05/2021). Di mana hari itu tepat ditetapkan WHO sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia sejak 1988 silam.
Meski begitu, hingga saat ini masih terdapat pro kontra terhadap hari peringatan tersebut. Seperti dirasakan para petani. APTI menilai, Hari Tembakau Sedunia ini justru mencederai akal sehat, di mana ada banyak jutaan petani tembakau dan cengkeh yang bergantung hidup terhadap hasil bumi ini.
Ketua APTI Soeseno dalam diskusi webinar itu menyebutkan, setidaknya ada sekitar 6 juta petani tembakau yang hidup dari hasil bumi itu. Jumlah ini masih belum ditambah dengan rumah tangga petani.
Soeseno melanjutkan, salah satu perjanjian yang terus menggerus hajat hidup petani tembakau adalah FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Perjanjian tersebut berupaya hadir tidak hanya untuk merisak, tapi juga mengendalikan tembakau.
“Salah satu dari artikel FCTC, yaitu negara harus melakukan konversi ke tanaman lain agar nilai ekonominya tinggi. Jadi, konsumen rokok dibatasi atau perokok itu hilang. Caranya, konsumen rokok harus nggak ada, maka perkebunan tembakau harus mati. No Tobacco, No Cigarette. Di mana-mana petani tembakau menjadi sasaran FCTC,” bebernya.
Yang lebih mengerikan, dia melanjutkan, adalah jika Indonesia meratifikasi FCTC. Artinya, negara tidak boleh berhubungan sama sekali dengan petani. Padahal, ada banyak daerah yang menggantungkan hidupnya dari tembakau. Sebut saja Madura, Jember, Temanggung, dan Nusa Tenggara Barat.
Pernyataan senada diungkapkan salah satu petani cengkeh di Bali Utara, Komang Armada. Meski tanaman cengkeh dianggap lebih menguntungkan dari tembakau, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cengkeh adalah komponen dari kretek.
”Cengkeh dan tembakau adalah perpaduan yang tidak terpisahkan. Karena itu, jika industri kretek mengalami penurunan, maka hal tersebut berdampak kepada petani cengkeh,” ujarnya.
“Saya sangat prihatin karena cengkeh termasuk komoditas untuk kretek. Petani cengkeh akan terdampak dari regulasi,” ujarnya.
Petani adalah salah satu rangkaian dari industri kretek. Jika ada kenaikan cukai, sejujurnya yang sangat dirugikan adalah petani. Mereka harus menekan harga bahan baku.
“Kalau pemerintah abai, dan petani tembakau dibiarkan, saya kira itu tidak adil. Hasil cukai diambil, tapi petaninya dibiarkan,” ujar Soeseno saat mengakhiri sesi diskusi webinar.
Sisi Gelap Kebijakan Industri Tembakau
Dalam diskusi ini juga diungkap sisi gelap intervensi global terkait kebijakan industri hasil tembakau (IHT). Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, kebijakan IHT cenderung menyengsarakan rakyat. Mulai dari kebijakan dari sektor pertanian, akses daripada konsumen ke produk, hingga persoalan pajak, cukai, pembatasan produksi, dan lain-lainnya.
Azami selaku Ketua Komite Pelestarian Nasional Kretek (KNPK) menjelaskan dengan cukup detail soal IHT.
“Agenda besar kelompok antirokok membatasi dan membuat industri ini stagnan dan tidak tumbuh. Seakan-akan peran industri ini jatuh dan dengan sendirinya menganggap pabrik ini stagnan, lalu mati,” ujarnya.
Bahkan, dia mengatakan, dengan atau tanpa ratifikasi FCTC, sejatinya Indonesia telah mengadopsi poin dari FCTC.
“Misal, 5 tahun terakhir, secara gradual, kenaikan cukai itu sudah hampir 200% seperti target FCTC yang dibebankan kepada negara,” ujarnya.
Tidak ada hanya permasalahan petani dan produk tembakau, tapi juga ruang bagi perokok. Ini juga sangat janggal. Apalagi di berbagai daerah giat untuk mengadakan kawasan tanpa rokok (KTR).
“Ada lagi KTR yang membatasi akses untuk mengonsumsi produk tersebut. Peraturan KTR pun terkesan dipaksakan,” terangnya.
Begitu pula pernyataan dari Jibal Windiaz selaku ketua Komunitas Kretek yang mengungkapkan bahwa kejanggalan hadirnya KTR. Seharusnya yang perlu disadari dari KTR adalah ruang merokok. Dengan tegas dia berkata, “Ruang Merokok adalah ruang keadilan bagi perokok,” ujar Jibal.
