BOJONEGORO, Tugujatim.id – Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah meluncurkan Pelayanan Safety Center (PSC) sebagai layanan kegawatdaruratan untuk masyarakat Bojonegoro. Peluncuran berlangsung di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Kamis (25/11/2021).
Public Safety Center (PSC) berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat. Dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi Call Center 119.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ani Pujiningrum, mengungkapkan bahwa pelayanan PSC 119 dirilis sejak awal Pandemi 2020, dengan bentuk pelayanan ke gawatdaruratan pra rujukan yang berpedoman pada kegawatdaruratan Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan SOP.
“Dalam rangka memberi layanan tepat dan cepat, mengingat beberapa kondisi masyarakat yang rawan kecelakaan dan kebencanaan, terlebih Bojonegoro terletak di geografis rawan bencana, kondisi tersebut butuh respons time yang akurat untuk mencegah fatalitas,” jelasnya.

Masyarakat bisa mengakses layanan dengan mendownload aplikasi smart PSC 119 dan Radiomedick untuk sarana komunikasi antara command center booster 119 dengan 36 puskesmas dan 10 Rumah Sakit yang ada di Bojonegoro. Kedua masyarakat bisa menggunakan aplikasi emergency botten booster 119 sebagai sarana masyarakat meakses booster 199 di playstore. Dan masyarakat juga bisa menghubungi call senter booster di 081132277119.
Hadir secara virtual, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah sangat mengapresiasi inovasi pelayanan kesehatan tersebut.
Namun menurutnya, perlu adanya evaluasi berkala satu hingga dua bulan terkait laporan jumlah orang yang membutuhkan pertolongan dan penanganannya berapa termasuk rumah sakit rujukan.
“Jadi butuh tindakan nyata dengan bentuk laporan setiap sebulan sekali,” kata dia.
Selain itu, Dia juga akan mewajibkan semua pejabat eselon 2 dan 3 untuk mencoba pelayanan ini sekaligus memberikan bantuan kepada dinas kesehatan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan agar semakin memperbaiki sistem pelayanan.