Dewan Rekomendasi Eksekutif Proaktif Temuan BPK di Ponorogo - Tugujatim.id

Dewan Rekomendasi Eksekutif Proaktif Temuan BPK di Ponorogo

  • Bagikan
Ponorogo. (Foto: Kominfo Ponorogo/Tugu Jatim)
Ketua DPRD Ponorogo Sunarto SPd Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (30/06/2022). (Foto: Kominfo Ponorogo)

PONOROGO, Tugujatim.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo mendorong pemkab segera menuntaskan tunggakan kewajibannya terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal lebih bayar di tiga organisasi perangkat daerah. Anggota DPRD menyampaikan itu saat rapat paripurna agenda Penyampaian Usulan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2021, Kamis (30/06/2022).

Sikap anggota DPRD tersebut dilakukan agar perangkat dinas terkait terhindar dari jeratan hukum. Sesuai aturan, tindak lanjut rekomendasi BPK wajib dilakukan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, berkaitan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ponorogo. (Foto: Kominfo Ponorogo/Tugu Jatim)
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (30/06/2022). (Foto: Kominfo Ponorogo)

“Kami ingin semua sesuai regulasi, sesuai aturan, jangan sampai karena hal ini akhirnya masuk ke ranah hukum,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto.

Dia mengungkapkan, BPK mendapatkan temuan lebih bayar di tiga OPD. Yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dindik), dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP).

“Informasi yang kami terima, untuk dinkes sudah lunas dikembalikan. Tinggal dua OPD lainnya ini yang perlu kami dorong agar segera menyelesaikan persoalan tersebut,’’ tegasnya.

Sunarto berharap, persoalan tersebut tak berlarut sehingga mengganggu siklus keuangan daerah. Dia juga mengatakan, sejauh ini Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 sudah mencapai 90 persen. Dia memastikan, ranperda tersebut segera selesai. Lantaran menjadi salah satu gerbang menuju pembahasan Perubahan APBD 2022.

“Silpa Ponorogo 2021 sudah jelas sebesar Rp315 miliar. Ini yang sekarang kami cermati dan dibahas pansus untuk mencapai keputusan rekomendasi,’’ katanya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko memastikan segera menyelesaikan tunggakan temuan BPK tersebut.

“Insyaa Allah sebelum batas waktu 60 hari pasca rekomendasi akan kami selesaikan,’’ ungkap Kang Giri –sapaan akrabnya. (adv)

 

 


Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugujatim , Facebook Tugu Jatim
Youtube Tugu Jatim ID , dan Twitter @tugujatim

 

 

  • Bagikan