BATU, Tugujatim.id – PPKM Darurat yang diberlakukan di Kota Batu mulai 3-20 Juli 2021 diprediksi bakal berdampak buruk bagi pelaku usaha yang berada di mall dan tempat wisata. Namun, ternyata Pemkot Batu kini sedang mendata pelaku usaha yang terdampak untuk menerima insentif.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan alokasi dana insentif bagi pelaku usaha yang terdampak PPKM Darurat. Namun saat ini, prosesnya masih dalam pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan insentif itu.

“Tentu saja pemerintah dengan memberlakukan kebijakan seperti ini ada hal-hal yang harus difasilitasi. Di antaranya mendata pelaku usaha. Ini saya sudah meminta dinas sosial, dinas pariwisata, dan dinas terkait untuk mendata,” bebernya, Sabtu (03/07/2021).
Also Read
“Pelaku usaha pariwisata didata oleh dinas pariwisata, sedangkan PKL dengan diskumdag. Jadi, kalau data itu sudah valid akan ada proses bagaimana mendistribusikannya,” imbuhnya.
Dewanti menjelaskan, pihaknya belum bisa mendistribusikan dana insentif pada hari pertama PPKM Darurat. Hal itu lantaran instruksi PPKM Darurat memang sangat mendadak.
“Kami baru menerima instruksi baru tadi malam dan masih ada perbaikan lagi. Jadi, ketika hari ini dieksekusi, maka fasilitas insentif itu belum bisa langsung diberikan karena masih diproses,” ujarnya.
Dewanti mengakui, persiapan PPKM Darurat masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat baru turun Jumat malam (02/07/2021).
“Ini yang menjadi masalah kami. Karena darurat, ya begitu, jadi tidak ada sosialisasi seminggu sebelumnya. Untuk itu pelaksanaan dan sosialisasi berbarengan,” ucapnya.
“Hari ini hari pertama PPKM Darurat, tentu masih banyak hal yang belum diketahui dan dilakukan pelaku usaha. Walau sebetulnya tidak bisa dimaklumi karena ini instruksi. Tapi, apa pun kami harus memproses,” imbuhnya.