JEMBER, Tugujatim.id – Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsih Khoris menilai penghargaan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang didapat Kabupaten Jember pada Agustus 2024 merupakan pembohongan publik. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2024 masih ditemukan berbagai masalah. Sehingga diperlukan solusi atas persoalan yang terjadi, mengingat beberapa bulan ke depan sudah menginjak 2025.
“Jadi permasalahan ini yang dibahas terkait UHC yang kemarin mendapatkan reward. Saya mengatakan bahwa itu pembohongan publik, karena ternyata pelayanan sampai sekarang juga masih ruwet dan semua masih harus SBM dan lain-lain, persyaratanya ruwet,” ujar Sunarsih Khoris, usai melakukan rapat pembahasan terkait JKN bersama Dinkes Jember, pada Rabu (13/11/2024).
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) diraih Kabupaten Jember dan diterima oleh Bupati Hendy Siswanto dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
Lebih rinci Sunarsih Khoris memaparkan beberapa temuan, termasuk anggaran yang belum ada, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang belum siap, hingga anggaran kesehatan di Kabupaten Jember yang masih menyisakan hutang.
“Ini saya pikir perlu ada penilaian, kenapa harus mendapatkan award UHC? Berarti ada indikasi UHC itu untuk pencitraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah, Red), terus anggaran 2025 malah hanya berlaku delapan bulan,” jelasnya.
Terkait sisa utang, Sunarsih Khoris menegaskan bahwa harus diselesaikan di tahun 2024 dan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kendati demikian, tanpa harus menunggu Perkada sekali pun bisa, jika telah dianggarkan lebih awal.
“Kenapa tidak dianggarkan lebih awal terkait itu, sampai nggak bisa beli obat di puskesmas itu. Itu kan berarti perencanaannya yang kurang matang, tetapi kok mendapat reward, itu kan berarti dipaksakan agar punya citra di Pilkada ini,” kata Sunarsih Khoris.
Selain itu, beberapa anggota dewan mengungkap temuan-temuan buruk soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember. Bahkan pelayanan terkesan tidak ramah dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pasien.
“Akhirnya ini menjadikan masyarakat Jember tidak mau berobat di rumah sakit jember, akhirnya berobat di Lumajang. Daerah saya itu mayoritas berobat di Lumajang, tidak mau di rumah sakit Jember karena pelayanan yang kurang menyenangkan, makanya ini penilaian buat dinas kesehatan,” jelanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Koeshar Yudyarto menjelaskan, usai menyandang UHC, keaktifan di November 2024 mencapai sekitar 67 persen. Dimana, target Dinkes Jember di bulan Desember 2024 mendatang, keaktifan mencapai 59 persen.
“Rencana, untuk tahun depan, apa-apa yang perlu disiapkan, berkaitan dengan anggaran yang perlu dipersiapkan oleh dinas kesehatan, maintenance di tahun depan, syukur-syukur kalau bisa mencapai sampai non cut-off di atas 60 persen,” terang Koeshar Yudyarto.
Selain itu, dirinya menjelaskan saat pertemuannya dengan Komisi D DPRD Jember, yang mendapat masukan-masukan dari konstituen atas pelayanan kesehatan yang kurang menyenangkan.
“Ada yang di daerah utara, mereka karena kurang senyum sampai memilih ke Kabupaten Bondowoso, untuk yang di daerah selatan mereka lebih memilih ke Lumajang,” kata Koeshar Yudyarto.
Oleh karena itu, nantinya pihak Dinkes Jember akan menyampaikan ke jajarannya untuk melakukan pelayanan dengan salam, senyum, sapa dan mengedepankan keselamatan pasien gawat darurat. “Administrasi itu nomor belakang lah, yang penting pasien ini tertangani dengan baik,” pungkanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
