JEMBER, Tugujatim.id – Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer Non-ASN kembali menuai sorotan di tengah kekhawatiran akan menurunnya kualitas pelayanan publik. Semenjak 336 petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember dihentikan tugasnya sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menekan penggunaan tenaga non-ASN.
Anggota Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, menyatakan keprihatinannya atas dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata merupakan dampak peraturan dari pemerintah pusat, melainkan juga mencerminkan kegagalan Pemkab Jember dalam melakukan proses administratif secara tepat waktu.
David menyoroti bahwa pencatatan data tenaga honorer ke dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN) seharusnya telah dilakukan jauh sebelum pengumuman penghapusan tersebut. “Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa proses administrasi untuk tenaga Non-ASN ini tidak segera diselesaikan, padahal peringatan dari pemerintah pusat telah ada sejak tahun lalu?” ungkap David saat dikonfirmasi pada Sabtu (8/2/2025).
Also Read
Pengalihan tugas kebersihan kini diemban oleh pegawai ASN yang jumlahnya dianggap tidak mencukupi untuk mengelola beban kerja yang meningkat. Contoh nyata terlihat di Pasar Tanjung, di mana pengawasan dan penanganan sampah telah sepenuhnya dialihkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Selain itu, armada pengangkut sampah yang selama ini dimiliki DLH kini dialokasikan untuk keperluan lain. hal tersebut semakin memperparah kondisi kebersihan di beberapa titik kota. David mengingatkan bahwa penurunan layanan ini berpotensi menurunkan nilai estetika dan kenyamanan lingkungan, terutama di ruas-ruas jalan utama.
BACA JUGA: Ribuan Pegawai Non-ASN Jadi Bom Waktu Pemerintahan Baru, Fraksi NasDem DPRD Jember Usul Pembentukan Pansus
“Dengan berkurangnya tenaga untuk menyapu dan mengangkut sampah, jelas bahwa banyak jalan kini menjadi tidak terawat. Meskipun pegawai ASN telah mencoba mengimbangi, keterbatasan jumlah mereka membuat cakupan area yang terlayani menjadi sangat terbatas,” tambahnya.
Untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, DPRD Jember berencana segera melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Salah satu usulan yang diajukan adalah agar tenaga honorer yang memiliki peran krusial di sektor-sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap dipertahankan agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Pastikan sektor-sektor penting seperti pengajaran dan pelayanan kesehatan tidak terdampak, sebab bila tidak, implikasinya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas David.
Lebih lanjut, DPRD Jember juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan menelaah lebih jauh kebijakan penghapusan tenaga honorer ini.
Fraksi Nasdem telah mengajukan surat resmi kepada pimpinan DPRD, berharap inisiatif tersebut segera mendapatkan respons nyata agar permasalahan ini dapat segera diatasi. Keputusan penghapusan tenaga honorer yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentunya memiliki dampak luas.
Tanpa solusi konkret dari Pemkab Jember, sektor-sektor seperti kebersihan, pendidikan, dan kesehatan dikhawatirkan akan mengalami penurunan kualitas layanan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Jember.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Diki Febrianto
Editor: Darmadi Sasongko
