Tugujatim.id – Baru-baru ini, muncul prahara di tubuh partai politik Indonesia mengenai ‘terbukti’-nya itikad manuver kudeta yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)–putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)–di atas kursi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025 yang tempo waktu terpilih secara aklamasi dan ‘sah’ pada Kongres V Demokrat, 14 Maret 2020, JCC Senayan Jakarta.
Mengingat kembali, AHY sempat menampilkan kecurigaan di depan publik terkait manuver kudeta dari KSP Moeldoko dan berupaya mengirim surat kecemasan itu kepada Presiden Jokowi sebulan lalu (01/02/2021). AHY mengatakan bahwa ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Namun, surat itu tidak ada balasan.
Manuver ambilalih kekuasaan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko itu ditunaikan melalui agenda Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Konon, dalam pelaksanaan KLB itu dihadiri oleh perwakilan dari 34 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat. Akan tetapi, belum mendapat kejelasan soal siapa saja perwakilan 34 DPC yang datang di KLB Sibolangit itu.
Selain itu, masih belum jelas juga status dari hadirin 34 DPC tersebut. Merupakan kader aktif? Mantan kader? Apakah mereka memiliki suara atau bukan pemilik suara yang justru ‘tiba-tiba’ terlibat begitu saja dalam KLB Sibolangit? Bahkan, Max Sopacua pun tidak memberikan jawaban tatkala diminta Andi Mallarangeng menyebutkan satu nama Ketua DPC yang hadir di KLB Sibolangit, dalam wawancara terbuka di salah satu stasiun televisi (06/03/2021).
Atas dasar itu, Andi Mallarangeng mengatakan bahwa KLB Sibolangit ilegal, abal-abal dan tidak sah karena di luar ketentuan dan syarat yang ada di dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang dikirim ke Kemenkumham. Bukan memakai AD/ART Partai Demokrat Tahun 2005, jelas Andi Mallarangeng, seperti yang dipakai oleh KLB Sibolangit Deli Serdang Sumut.
KLB seharusnya perlu 2/3 suara dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), memenuhi total 50 persen suara dari seluruh DPC yaitu 514 total DPC di seluruh Indonesia. Serta, paling penting, KLB disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sekarang didapuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanpa syarat itu, KLB Sibolangit tidak salah bila disebut ilegal, abal-abal dan inkonstitusional.
Membahas etika politik dan moralitas, mulai dari pakar hingga pengamat politik menyebut bahwa kasus kudeta oleh KSP Moeldoko merupakan tindakan kurang etis, tidak terpuji, dan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Rocky Gerung menyebut KSP Moeldoko sebetulnya tidak melawan Partai Demokrat, tapi melawan etika politik dan moralitas.
Bahwa KSP Moeldoko sebagai orang eksternal Partai Demokrat dengan tiba-tiba melakukan kudeta, duduk di kursi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Apalagi di struktur sah Partai Demokrat ada sosok SBY yang merupakan Presiden Ke-6 Republik Indonesia selama 10 tahun sekaligus ‘bos’ dari KSP Moeldoko saat aktif di Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Merangkum perkara kasus ‘potong bebek’ dan/atau manuver kudeta kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang dilakukan KSP Moeldoko sebagai orang eksternal dan bukan kader partai Demokrat, apalagi masih aktif sebagai bagian dari lingkaran Istana Negara di Periode Presiden Jokowi.
Mengingat Sekilas Prahara PKB 2008-2009 Antara Kubu Gus Dur dan Kubu Muhaimin di Masa SBY-JK
Sebelum membahas kudeta Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko, perlu diketahui terlebih dahulu hilir persoalan yang pernah mencuat dalam tubuh internal partai politik yang terjadi di Indonesia pada Era Reformasi. Bahwa, sejak dulu sudah ada beragam persoalan internal di partai-partai lain.
Mulai dari partai kecil, partai besar, partai muda atau partai tua, semua pernah mengalami masalah dan kemelut internal yang sempat membuat gaduh Indonesia. Bahkan, dalam catatan kasus internal partai politik itu, sebagian deklarator atau pendiri partai bersangkutan justru menjadi tersingkir dari partainya sendiri.
Sebut saja yang berkorelasi, persoalan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada kepengurusan tahun 2008- 2009 yang mendepak Gus Dur. Momen itu terjadi pada kepemimpinan Presiden SBY-Jusuf Kalla periode 2004-2009. Dalam prahara Partai Demokrat saat ini, sebagian pengamat politik mengingatkan lagi soal masa lalu, tatkala PKB terpecah menjadi dua kubu antara Gus Dur (PKB versi Parung) dan Muhaimin Iskandar (PKB versi Ancol).
Saat itu, 14 April 2008, Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB mengatakan bahwa PKB sudah diacak-acak oleh SBY-Jusuf Kalla, sebagai sumber konflik di partai besutannya. Ada sebagian pengamat politik menganggap kejadian saat ini (05/03/2021), yang dialami Partai Demokrat merupakan bentuk karma.
Tapi, potensi lain memang ada gejolak problem internal dari tubuh Partai Demokrat sendiri dan/atau justru adanya niat buruk pihak eksternal Partai Demokrat–dalam hal ini, KSP Moeldoko–untuk kepentingan kontestasi di Pemilu 2024. Entah untuk menurunkan elektabilitas atau kepentingan politis lain, namun semua masih berupa ‘kemungkinan’, karena manuver kudeta Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko masih berjalan hingga saat ini.
AHY Kirim Surat ke Presiden Jokowi Soal Upaya KSP Moeldoko Kudeta Partai Demokrat
Kilas balik tatkala AHY mengadakan konferensi pers yang berisi upaya pengiriman surat kecemasan pada Presiden Jokowi terkait pejabat pemerintah yang terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat. Informasi soal pengiriman surat tersebut, AHY sampaikan tepat sebulan lalu (01/02/2021), berlokasi di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat.
Sebagian pihak menanggapi sikap AHY itu miring, aneh, mengada-ada dan justru merusak citra baik Partai Demokrat. Namun, sekarang apa yang disampaikan AHY sebulan lalu terbukti dengan benar dan menjadi fakta politik yang tidak bisa ditampik, tidak bisa dibantah.
Secara terang-terangan, jelas AHY, gerakan kudeta itu melibatkan 5 orang. Untuk 4 dari 5 orang itu merupakan kader dan mantan kader Partai Demokrat. Sedangkan, lanjut AHY, dalam beberapa waktu berikutnya, nama ‘Moeldoko’ muncul. Tapi setiap kali ditanya soal rencana kudeta, KSP Moeldoko mengatakan ‘hanya ngopi-ngopi biasa’ dengan kader dan/atau mantan kader Partai Demokrat.
Mengenai sejumlah kader dan/atau mantan kader Partai Demokrat itu juga sempat ditanya dan hanya mengatakan ‘rapat-rapat harian biasa’. Dari 5 orang itu, awalnya, tidak ada yang mengakui secara terang gerakan kudeta yang direncanakan. Bisa disebut juga sebagai ‘malu-malu’ mengakui.
Sehingga, implikasinya banyak nada miring berdatangan pada AHY, mengira apa yang dikhawatirkan AHY sekadar bentuk kecemasan politik yang sebetulnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Bisa dibilang, tidak mungkin ada pihak yang tega dengan sikap darah dinginnya mengganggu Partai Demokrat.
Diadakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara dan Moeldoko Terpilih sebagai Ketum Partai Demoktrat Versi KLB Sibolangit
Kecemasan AHY sebulan lalu terbukti secara nyata pada Jumat (05/03/2021), tatkala diadakannya pagelaram KLB di Kabupaten Deli Serdang, Sumut yang mengklaim diikuti dan didukung oleh 34 DPC dari jumlah total 514 DPC di Seluruh Indonesia. Fakta lainnya, hadirin KLB Sibolangit mengacu pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2005, bukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan dan dikirim ke Kemenkumham.
Sebagian narasi yang beredar dari Max Sopacua bahwa AD/ART tahun 2020 dibuat di luar Kongres V Demokrat 15 Maret 2020 dengan itikad ‘untuk mengamankan dinasti Cikeas’. Sehingga, pihak KLB Sibolangit memakai AD/ART tahun 2005 lalu melakukan pembaharuan ulang di forum tersebut. Namun, ucapan Max Sopacua masih belum menemukan bukti pendukung sampai sekarang.
Dalam KLB Sibolangit muncul dua nama yang diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY. Pertama, KSP Moeldoko; kedua, Marzuki Alie. Namun, dalam proses pemilihan itu pemenang dan pemegang amanah Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit ialah KSP Moeldoko, padahal ia bukan kader Partai Demokrat, sosok eksternal partai yang tidak memberi keringatnya sama sekali untuk Partai Demokrat.
Sedangkan, Marzuki Alie akhirnya menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumut tersebut. Namun, menurut pendapat sejumlah pakar dan pengamat politik, KLB yang dijalankan itu tidak sah, abal-abal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan catatan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang sah di Kemenkumham.
Sikap AHY dan SBY Terkait Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara
Menyikapi KLB di Deli Serdang, Sumut dan terpilihnya KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, AHY menyebut bahwa forum itu merupakan bentuk ilegal, abal-abal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi 3-4 syarat yaitu disetujui 2/3 DPP dan 50 persen DPC. Terutama mendapat restu dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu SBY sendiri.
Selain itu, SBY mulai turun gunung bahwa merasa berkabung, bangsa Indonesia pun berkabung atas matinya akal sehat. SBY kecewa, menyesal, atau merasa bersalah pernah memberi amanah dan kepercayaan jabatan kepada KSP Moeldoko di masa aktif menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Paling membuat merinding ialah tatkala SBY, AHY dan seluruh kader Partai Demokrat siap menabuh perang untuk menegakkan kedaulatan dan keadilan.
Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD, Diamnya Presiden Jokowi dan Bola Panas menuju Kemenkumham
Menkopolhukam Mahfud MD juga ikut diminta membuka suara. Ia menyampaikan bahwa belum ada data dan informasi apapun yang dikirim ke Kemenkumham, sehingga pagelaran KLB Sibolangit masih dianggap ‘belum ada’ dan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah masih dipegang oleh AHY.
Yang ditakutkan, ketika pihak KLB Sibolangit mengirim berkas dan mendaftarkan partai ke Kemenkumham, persoalan mulai muncul. Kemenkumham akan memastikan KLB yang dijalankan di Deli Serdang, Sumut sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Hingga saat ini, belum ada statement apapun yang disampaikan Presiden Jokowi. Mengingat, KSP Moeldoko merupakan orang terdekat di lingkaran Istana Negara dan Presiden Republik Indonesia. (*)
Rangga Aji
Jurnalis Tugu Jatim ID
