JEMBER, Tugujatim.id – Aksi demonstrasi oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (FIB Unej) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau, pada Jumat (31/5/2024).
Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, Jumantoro menjelaskan bahwa petani tembakau semakin terpinggirkan, sedangkan dana alokasi cukai menjadi rebutan. “Ini ironi kita ini, bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi, sehingga ke depan petani tembakau bisa berbudaya bukan tak berdaya,” ujarnya.
Karena itu, selain tuntutan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau, Jumantoro juga menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut juga menolak Hari Tanpa Tembakau Sedunia.

“Karena rokok kretek itu merupakan salah satu budaya Republik Indonesia yang harus kita pertahankan, di situ ada multiplier effect, dimana lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, sektor pertanian termasuk tembakau itu haru diperhatikan,” terangnya.
Dirinya juga menjelaskan contoh kasus yang menjadi permasalahan petani tembakau. Jumantoro mengaku jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada petani tembakau, seperti alokasi pupuk subsidi, dimana petani tembakau tidak menerimanya.
“Lucu di Republik Indonesia ini, sedangkan tebu yang notabene digarap oleh orang-orang kaya dapat subsidi, sedangkan tembakau yang notabene digarap oleh petani-petani kecil tidak mendapatkan pupuk subsidi. Kembalikan subsidi pupuk untuk 70 komoditi pertanian, buka hanya 9 komoditi,” tegasnya.

Menurutnya, Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau tersebut sudah tidak relevan. Sehingga, menjadi harapan agar segera dilakukan revisi dengan melibatkan berbagai komponen termasuk perguruan tinggi, perwakilan petani, hingga stakeholder terkait.
“Kita berharap, bupati dan wakil rakyat kita lebih peka terhadap kondisi dan realita yang berada di lapangan, sehingga mereka membuat kajian-kajian yang rasional, yang sama-sama menguntungkan, yang tidak hanya menguntungkan pabrikan, tidak hanya menguntungkan pengusaha, tapi juga menguntungkan petani,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Diki Febrianto
Editor : Darmadi Sasongko