SURABAYA, Tugujatim.id – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2023. Penetapan UMK 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KTPS/013/2022.
Dalam surat keputusan tersebut, Kota Surabaya menjadi daerah dengan angka UMK tertinggi di Jatim dengan nominal UMK 2023 sebesar Rp4.525.479,19. Sementara daerah lain UMK terendah ada di Kabupaten Sampang dengan angka Rp2.114.335,27.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan, daerah Ring 1 yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto mengalami kenaikan sebesar Rp150.000 atau sekitar 3,4 persen.
“UMK pada ring 1 Jawa Timur ada kenaikan sebesar Rp150 ribu,” katanya pada Kamis (08/12/2022).
Himawan melanjutkan, dia mengklaim ada daerah yang UMK-nya naik hingga 10 persen. Tapi berdasarkan perhitungan empat daerah yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Batu, hanya naik sekitar Rp200 ribu atau 6,5 persen dari UMK sebelumnya.
“Kota-kota lainnya mencapai Rp200.000 kenaikannya, beberapa juga hingga 10 persen. Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK 2023 di Jatim agar tidak terlalu jauh,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Apin Sirait menyampaikan, dia kecewa dengan gubernur yang mengesahkan kenaikan UMK 2023 sebesar Rp150 ribu. Padahal di beberapa daerah lain dinaikkan menjadi Rp200 ribu.
“Kami mengaku kecewa dengan kebijakan Bu Gubernur yang menurunkan UMK di ring 1 Jawa Timur sekitar Rp150 ribu. Padahal, rekomendasi bupati dan wali kota sudah menyatakan bahwa kenaikan UMK bisa mencapai Rp350 ribu sampai Rp400 ribu. Ini sama saja Bu Gubernur tidak merespons rekomendasi dari pimpinan wilayah daerah,” katanya saat dihubungi Tugujatim.id, Jumat (09/12/2022).
Apin melanjutkan, dirinya menyatakan masih akan berkoordinasi dengan beberapa aliansi Serikat Pekerja dan Buruh atas atensi yang dikeluarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh untuk atensi yang dikeluarkan Bu Gubernur dalam halnya tentang pengupahan. Sebab, kami mengaku kecewa dengan Bu Gubernur,” imbuhnya.
Selain itu, Apin juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jawa Timur yang menaikkan UMK di beberapa wilayah.
“Tapi, kami juga mengapresiasi kerja Pemprov Jatim terutama Bu Gubernur yang menaikkan UMK di beberapa wilayah sehingga bisa menjadi angin segar untuk mereka,” ucapnya.
Sedangkan Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sampai berita ini ditulis tidak menjawab pesan yang dikirimkan Tugujatim.id serta tidak mengangkat telepon terkait penetapan UMK 2023 ini.
Daftar UMK 2023 di Wilayah Jawa Timur:
1. Kota Surabaya Rp4.525.479,19
2. Kabupaten Gresik Rp4.522.030,51
3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.518.581,85
4. Kabupaten Pasuruan Rp4.515.133,19
5. Kabupaten Mojokerto Rp4,504.787,17
6. Kabupaten Malang Rp3.268.275,36
7. Kota Malang Rp3.194.143,98
8. Kota Pasuruan Rp3.038.837,64
9. Kota Batu Rp3.030.367,09
10. Kabupaten Jombang Rp2.854.095,88
11. Kabupaten Probolinggo Rp2.753.265,95
12. Kabupaten Tuban Rp2.739.224,88
13. Kota Mojokerto Rp2.710.452,36
14. Kabupaten Lamongan Rp2.701.977,27
15. Kota Probolinggo Rp2.576.240,63
16. Kabupaten Jember Rp2.555.662,91
17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.528.899,12
18. Kota Kediri Rp2.318.116,63
19. Kabupaten Bojonegoro Rp2.279.568,07
20. Kabupaten Kediri Rp2.243.422,93
21. Kota Blitar Rp2.239.024,44
22. Kabupaten Tulungagung Rp2.229.358,67
23. Kabupaten Blitar Rp2.215.071,18
24. Kabupaten Lumajang Rp2.200.607,20
25. Kota Madiun Rp2.190.216,37
26. Kabupaten Sumenep Rp2.176.819,94
27. Kabupaten Nganjuk Rp2.167.007,05
28. Kabupaten Ngawi Rp2.158.844,59
29. Kabupaten Pacitan Rp2.157.270,25
30. Kabupaten Bondowoso Rp2.154.504,13
31. Kabupaten Madiun Rp2.154.251,34
32. Kabupaten Magetan Rp2.153.062,37
33. Kabupaten Bangkalan Rp2.152.450,83
34. Kabupaten Ponorogo Rp2.149.709,45
35. Kabupaten Trenggalek Rp2.139.426,01
36. Kabupaten Situbondo Rp2.137.025,85
37. Kabupaten Pamekasan Rp2.133.655,03
38. Kabupaten Sampang Rp2.114.335,27