MALANG, Tugujatim.id – Ramai dana insentif pemakaman Covid-19 Kota Malang belum cair 4 bulan sejak Mei-Agustus 2021, malah Kepala UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Taqruni Akbar secara mendadak dimutasi pada Jumat (03/09/2021).
Padahal, dana insentif penanganan Covid-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) Kota Malang juga baru saja cair belum lama ini. Bahkan, insentif untuk nakes tersebut merupakan insentif untuk Januari-Juni 2021.
Lambannya penyaluran anggaran insentif penanganan Covid-19 di Kota Malang ini kini menjadi polemik. Akibatnya, nakes hingga penggali kubur terlambat merasakan apa yang menjadi hak mereka.
Keberhasilan penanganan Covid-19 Kota Malang dalam keluar dari zona merah akhir-akhir ini juga tak lepas dari kerja keras para pahlawan pandemi, mulai dari nakes hingga penggali kubur. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan penghargaan yang pantas atas dedikasinya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengaku langkah mutasi kepala UPT pemakaman yang dia ambil tidak berkaitan dengan polemik keterlambatan dana insentif pemakaman Covid-19 di Kota Malang.
“Dia dimutasi karena sudah waktunya. Dia sudah lama di bidang pemakaman, kan kasihan. Dia dimutasi ke Kasi Trantib Kelurahan Polowijen. Itu sudah dipertimbangkan,” ujarnya.
Menurut dia, dana insentif pemakaman Covid-19 Kota Malang memang belum cair karena adanya keterlambatan pengajuan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) sejak Mei-Agustus 2021.
“Sampai saat ini belum dibayar karena memang belum dicairkan dananya. Di meja saya, laporan mulai Mei-Agustus yang belum dicairkan, nilainya sekitar Rp 2 miliar,” paparnya.
Sutiaji mengatakan, keterlambatan ada dari bawah, jadi pengajuan pencairannya belum diajukan.
“Uang negara itu harus berbasic LPj, yang kemarin aja belum ada laporan. Artinya, ada keterlambatan dari bawah, dia belum mengajukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menuturkan, sebelumnya pihaknya juga telah menyoroti tidak terserapnya anggaran makan dan minum (mamin) untuk pemakaman Covid-19 di UPT Pemakaman.
“Katanya SPj-nya sulit. Ini malah relawan belum dapat honor karena SPJ-nya belum. Berarti ada sesuatu hal administrasi yang dianggap menghambat. Anggaran ada sebenarnya di sini, APBD kami mampu, BTT masih ada,” ucapnya.
Made melanjutkan, jangan sampai nanti ada yang dari bawah mengatakan anggaran belum turun, padahal laporan belum ada.
“Jangan sampai ayam mati di lumbung padi terjadi. Di bawah teriak teriak anggarannya belum bisa turun. Kami menilai antara BPBD, DLH, dan BKAD ini kurang ada sinkronisasi untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Karena di bawah menunggu,” imbuhnya.
Hal itulah yang menurutnya kemudian memunculkan isu-isu negatif di Kota Malang. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang bisa mengambil langkah-langkah bijak dalam mengatasi permasalahan tersebut.
“Wali Kota langsung mengambil tindakan-tindakan yang perlu beliau lakukan, kami hormati apa yang menjadi keputusan beliau,” tuturnya.
Made juga mengatakan, untuk mutasi adalah kebijakan dari wali Kota Malang.
“(Mutasi) itu kebijakan wali kota, saya serahkan sepenuhnya. Kami hanya menyarankan ambil langkah-langkah terbaik untuk mengatasi ini supaya isunya tidak ke mana-mana,” imbuhnya.
Menurut dia, isu-isu liar terkait insentif pemakaman Covid-19 ini juga berpotensi menjadi hoax yang berbahaya. Sementara petugas di lapangan sudah bekerja keras membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“DLH hingga relawan sudah bekerja luar biasa. Hari ini angka kematian sudah bisa kami tekan. Jangan sampai prestasi yang bagus ini, finishing-nya yang kurang bagus,” tutupnya.
