Kasus Covid-19 Kota Batu Bergejolak, Dewanti Ingatkan Vaksin Tak Membuat Sakti

  • Bagikan
Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Beji Kota Batu. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatm)
Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Beji Kota Batu. (Foto: M Sholeh/Tugu Malang/Tugu Jatm)

BATU, Tugujatim.id – Pertumbuhan kasus Covid-19 di Kota Batu terus bergejolak dalam beberapa pekan terakhir. Kini Pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya penekanan angka penambahan kasus Covid-19 tersebut.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Batu, penambahan kasus harian mencapai angka 8 hingga 26 kasus dalam sepekan terakhir. Sementara dua pekan yang lalu, kasus harian mencapai angka 3 hingga 10 kasus.

Sedangkan tiga pekan yang lalu hanya mencapai angka 1 hingga 5 kasus per hari. Artinya lonjakan kasus Covid-19 terjadi mulai dua pekan yang lalu.

Jubir Satgas Covid-19 Kota Batu, Onny Ardianto mengatakan, lonjakan kasus tersebut juga membuat ruang isolasi dan ICU di empat RS Rujukan Covid-19 di Kota Batu telah terisi 100 persen.

“Kita juga tengah mengupayakan penambahan bed sebanyak 40 persen kapasitas ruang isolasi di RS Rujukan di RS Karsa Husada, RS Hasta Brata, RS Babtis dan RS Etik Asarto,” ujarnya, Selasa (6/7/2021).

Menanggapi lonjakan kasus yang ada, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat awalnya sudah patuh prokes.

Namun usai banyak yang telah menerima vaksin Covid-19, Dewanti merasa bahwa masyarakat salah persepsi terhadap vaksinasi dan prokes mulai diabaikan.

Untuk itu, dia mengingatkan bahwa vaksinasi tidak bisa dijadikan pedoman terbebas ataupun kebal dari Covid-19. Sehingga prokes tetap wajib diterapkan dengan ketat.

“Dipikir pandemi ini sudah berakhir dan aman, yang vaksin sudah sakti. Padahal tidak seperti itu, harusnya tetap waspada. Kelengahan inilah yang kemudian menjadikan virusnya masif seperti ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah telah mengupayakan untuk menekan angka pertumbuhan kasus Covid-19. Salah satunya dengan PPKM Darurat sebagai langkah meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Tapi apa yang terjadi, banyak masyarakat yang mengganggap itu menghalangi gerak. Padahal itu melindungi masyarakat. Ini yang harus kita sampaikan, bahwa aturan itu untuk melindungi masyarakat, bukan menghalangi mereka untuk beraktivitas,” tuturnya.

  • Bagikan