MALANG, Tugujatim.id – Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang memiliki jutaan massa. Kondisi ini bakal bisa dimanfaatkan atau dijadikan sasaran empuk untuk mendulang suara bagi pelaku politik praktis pada proses perhelatan demokrasi di Pemilu 2024 nanti. Maka, hal ini menjadi catatan penting bagi para pengurus Muhammadiyah.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqodas mengatakan bahwa setiap orang yang memilih untuk terjun ke politik praktis, termasuk kader Muhammadiyah, merupakan hak setiap warga negara, dan menjadi komitmen demokrasi masing-masing.
Namun demikian, Busyro juga mengingatkan pentingnya adab berpolitik kepada setiap orang yang memilih kondisi tersebut. Karena dengan memiliki adab tersebut, nantinya akan mampu menangkal degradasi moral berdemokrasi.
Also Read
“Kata kuncinya marwah, jadi aktivis dari mana pun juga, termasuk dari Muhamadiyah, termasuk dari kampus, ketika sudah mengambil satu keputusan untuk berhikmat di politik praktis itu sebenarnya kami memaknai itu suatu bentuk aktualisasi komitmen berdemokrasi,”ucap Busyro usai menghadiri regional meeting dan konsolidasi bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah se-Jawa di Malang, Jawa Timur, pada Rabu (17/5/2023).
Karena mengingat pentingnya adab berpolitik, ia juga berharap agar pemerintah bisa memberikan jaminan kebebasan berpolitik bagi masyarakat
“Apakah orang-orang yang ingin menjaga marwah dalam rangka komitmen berdemokrasi dan berkebangsaan tidak mengalami proses-proses peluruhan, atau mengalami degradasi, atau demoralisasi, ketika undang-undang yang berkaitan dengan politik terutama UU Parpol, UU Pilkada itu produknya seperti politik praktis saat ini,” ucap Busyro.
Ia juga menyayangkan kondisi politik yang akhir-akhir ini menunjukkan adanya kelunturan etika berdemokrasi. Fakta adanya degradasi moral dalam berdemokrasi telah terlihat.
Dia mengungkapkan bahwa degradasi itu sudah mengarah pada radikal berpolitik. “Terdapat fakta korupsi ini sudah sampai tingkat radikal, jadi radikalisasi di sektor politik, nah ketika politik korupsi itu adalah aktornya aktor politik itu, maknanya radikalisasi yang dilakukan oleh pelaku koruptor itu juga cermin radikalisasi politik,” katanya.
“Sehingga sangat disayangkan kalau ada tokoh yang mengambil keputusan untuk berhikmat di politik praktis tapi tidak diberikan struktur dan suprastruktur berupa undang-undang yang menjamin kebebasan politik yang beradab itu,” tambah Busyro.
Terkait kegiatan regional meeting sekaligus konsolidasi bersama LHKP Muhammadiyah se-Jawa itu, kata dia adalah potret aktualisasi Muhammadiyah dalam bernegara serta menjaga situasi politik yang kondusif.
Nantinya, regional meeting itu tidak hanya dilakukan di Jawa saja, namun juga dilakukan di Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua.
“Nanti setelah lima regional meeting ini kami akan melakukan rakernas. Nah rakernas ini untuk memotret situasi terkait dengan politik, ekonomi demokrasi, di semua sektor di seluruh indonesia dan hasilnya akan kami sampaikan kepada lembaga negara, lalu kepada unsur-unsur masyarakat sipil lainnya,” ujar petinggi Muhammadiyah itu.(ads)
