MALANG, Tugujatim.id – Kenop rem darurat penanganan Covid-19 telah ditarik. Pemerintah RI memberlakukan pengetatan kembali mobilitas lewat pemberlakuan PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021 di wilayah Jawa- Bali.
PPKM Darurat sendiri lebih ketat dibanding dengan PSBB. Di mana pusat perbelanjaan hingga rumah ibadah diputuskan ditutup sementara. Terlepas dari itu, upaya penanganan pandemi ini tak ada artinya jika tanpa kesadaran dan dukungan dari masyarakat.
Hal itu terungkap dalam Virtual Dialog oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (06/07/2021) dengan mengundang Advisor Menko Manivest Dr Damar Susilaradeya dan Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan.
Also Read
Dr Damar dalam kesempatan dialog bertema “PPKM Darurat, Harga Mati” itu mengatakan, prokes adalah harga mati. Jika tidak dilakukan, bisa jadi korban virus ini terus akan bertambah. Melihat data kasus pasca Idul Fitri, dia mengatakan, justru terus meningkat tajam jika dibanding pasca Nataru.
”Laju penularannya terus meninggi, setiap hari 3 kali penularannya lebih cepat dibandingkan pasca Nataru. Sebab, memang masih ada mobilitas yang tinggi waktu Idul Fitri,” terang dia.
Selain itu, lonjakan kasus ini juga disebabkan adanya varian virus baru berjenis delta. Kondisi serupa juga dihadapi negara lain sehingga perlu juga ada tindakan luar biasa, yaitu PPKM Darurat.
“Lebih ekstremnya, bisa jadi sebaran virus ini sudah luas sekali. Mungkin orang terdekat kita juga sudah kena,” tambahnya.
Maka dari itu, pihaknya mengimbau kesadaran masyarakat untuk membantu menekan laju penularan virus asal Wuhan, China, ini dengan cara yang paling mudah, yaitu berlindung di rumah saja.
”Dengan melindungi diri sendiri, Anda juga melindungi orang lain. Untuk itu, kita perlu saling melindungi dengan tinggal berlindung di rumah saja,” imbaunya.
Di sisi lain, edukasi dan kesadaran prokes ini juga perlu sokongan secara penegakan hukum. Kali ini Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya preemptif dan preventif.
Paling pondasional, masyarakat memahami dulu maksud pemberlakuan PPKM Darurat. Sejauh ini, menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum mengerti.
”Tentu jika sudah mengerti, maka pemberlakuan penyekatan yang kita lakukan juga tidak ada komplain. Kan sudah ada aturan pembatasan di sektor esensial dan kritikal. Jadi, jika memang tidak membawa SIKM, ya memang gak bisa lewat,” terang dia mencontohkan.
Pentingnya pemahaman tersebut ini mau tidak mau juga menjadi tugas Polri dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Saat ini Polri juga telah menggelar operasi Aman Nusa II dengan 4 tujuan.
Pertama adalah penanganan penyebaran Covid-19 selama PPKM Darurat. Kedua, pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin Covid-19. Ketiga, pengamanan pelaksanaan vaksin. Dan keempat, penegakan hukum tindak pidana.
”Sementara itu, untuk upaya penegakan hukum akan lebih diarahkan pada tempat yang memberikan ruang terjadinya kerumunan seperti warung makan misalnya. Jika ada yang masih melayani makan di tempat, maka bisa ditindak tegas,” ujarnya.
