LPSK Turun Tangan Lindungi Jurnalis Tempo Korban Penganiayaan
Redaksi

SURABAYA, Tugujatim.id – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) datang ke Surabaya untuk memberikan perlindungan kepada Nurhadi, jurnalis Tempo yang menjadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas jurnalistik beberapa waktu lalu. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, bertemu dengan Nurhadi yang didampingi sejumlah kuasa hukumnya di kantor KontraS Surabaya.
“Kami putuskan untuk proaktif, meski belum ada permohonan tapi sudah datang untuk bertemu saksi dan korban, serta mendalami peristiwanya. Selain menggali kronologinya dari saudara Nurhadi, kami juga menggali informasi seputar proses hukum yang sudah berlangsung,” terang Edwin melalui rilis yang diterima Tugu Jatim dari Divisi Advokasi AJI Surabaya, Rabu (31/03/2021) siang.
Edwin menyatakan, dalam pertemuan tersebut Nurhadi telah setuju untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Hal itu diperlukan, jelas Edwin, lantaran perlindungan bersifat sukarela dan memerlukan persetujuan dari korban.
“Karena perlindungan itu sifatnya sukarela, jadi LPSK tidak bisa memberikan perlindungan begitu saja pada saksi dan korban tanpa ada permohonan, tanpa ada kesediaan dari korbannya untuk diminta dilindungi,” jelasnya.
Setelah Nurhadi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, imbuh Edwin, selanjutnya lembaga tersebut bakal melakukan penelaahan dan investigasi serta berkoordinasi dengan Polda Jatim. Selain itu, LPSK juga bertemu Kapolda Jatim, Selasa (31/3/2021), untuk mengonfirmasi proses hukum yang sedang berlangsung.
Dalam momen itu, Edwin selaku perwakilan LPSK juga menegaskan, perlindungan tidak hanya akan diberikan kepada Nurhadi, tetapi juga kepada saksi mata kejadian.
“Bila memang ada saksi lain yang membutuhkan perlindungan, silakan ajukan permohonan dan kami akan mendalami permohonan tersebut. Prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja dalam sebuah peristiwa yang membutuhkan perlindungan,” bebernya.
Berikutnya, terkait bentuk perlindungan yang akan diberikan, LPSK akan mempelajari situasi yang berkembang. Bila diperlukan, terang Edwin, maka korban dapat ditempatkan di ‘safe house’ atau rumah aman.
“’Safe house’ itu sudah perlindungan paling tinggi. Terlindung sudah tidak bisa lagi keluar rumah dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya. Tapi untuk kasus ini kami masih melakukan pendalaman dan hasil investigasi kami akan kami bawa ke sidangpimpinan LPSK untuk diputuskan atau ditolak permohonannya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kadiv Advokasi Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis, Fatkhul Khoir turut mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap agar LPSK akan memberikan perlindungan kepada Nurhadi.
“Tentu kami mengapresiasi kedatangan LPSK dan berharap mereka turun tangan untuk memberikan perlindungan yang diperlukan bagi korban,” ujar Fatkhul.
Sampai sejauh ini, Nurhadi didampingi oleh banyak pihak seperti Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang beranggotakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, KontraS, LBH Lentera dan LBH Pers. Setelah melaporkan peristiwa represi ke polisi, Nurhadi menjalani visum di RS Bhayangkara Surabaya. (Rangga Aji)