MCW Malang Buka Posko PPDB Alternatif untuk Aspirasi Wali Murid

Dwi Lindawati

News

Salah satu kegiatan Malang Corruption Watch (MCW). (Foto:Dokumen/Tugu Jatim)
Salah satu kegiatan Malang Corruption Watch (MCW). (Foto:Dokumen)

MALANG, Tugujatim.id – Malang Corruption Watch (MCW) Malang membuka posko Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) alternatif jika sewaktu-waktu aspirasi Anda tidak tertampung oleh Posko PPDB yang dibuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Posko pengaduan PPDB versi MCW dibuka, baik secara online via website atau WhatsApp. Maupun offline dengan datang langsung di kantor MCW Jalan Joyosuko Metro Nomor 42, Landungsari, Kota Malang.

Menurut Koordinator Unit Pendidikan Publik MCW Malang Ahmad Adi, posko ini sudah dibentuk sejak kebijakan PPDB online sekitar 2017 silam. Jauh lebih dulu dibanding Posko PPDB bentukan Disdikbud belum lama ini.

“Sejak awal memang kami sudah inisiatif menangkap aduan masyarakat terkait PPDB sebagai program monitoring di MCW. Latar belakangnya karena setiap tahun memang ada masalah,” terang dia saat dihubungi Selasa (01/06/2021).

7c4bf39b a7c0 4729 825c bdef888b9186 FILEminimizer

Tak hanya menerima aduan, Adi melanjutkan, MCW juga akan menindaklanjuti keluhan itu dengan langkah advokasi dan pendampingan calon wali murid untuk mencari solusi kepada dinas terkait.

Inilah letak perbedaan posko aduan PPDB dari MCW, di mana dinas terkait pada tahun-tahun sebelumnya dinilai kurang responsif dalam menanggapi aduan calon wali murid.

“Bedanya sudah jelas, karena kami kelompok masyarakat dan independen,” tegasnya.

Dalam hal ini, langkah advokasi yang akan diberikan lebih pada langkah litigasi. Adi mengatakan, tujuan awal memang untuk pemberdayaan masyarakat agar lebih proaktif dalam mengkritisi kebijakan di sektor pendidikan. Karena pendidikan, tegas dia, adalah hak dasar masyarakat.

“Sehingga ada ruang bagi masyarakat untuk dapat informasi dan bahkan mengadukan hal-hal urgen. Misal kesulitan soal biaya, perlakuan diskriminatif, bahkan dugaan pungli. Jelas kami akan kawal,” ujarnya.

Dibuka sejak awal Mei 2021, dia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah menerima 6-10 laporan dari calon wali murid terkait PPDB yang tengah berlangsung. Rata-rata, masih mengeluh soal hal teknis server PPDB.

“Tapi, ini kan masih awal-awal, jadi rata-rata masih hal teknis. Tapi, tetap disayangkan karena hal teknis ini sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Harusnya kan tahun ini sudah berbenah,” ujarnya.

Popular Post

Mengusahakan Pertolongan Ilahi

40 Tahun Berkarya, ParagonCorp Luncurkan Film ‘Mengusahakan Pertolongan Ilahi’ tentang Nurhayati Subakat

Darmadi Sasongko

  SURABAYA, Tugujatim.id – ParagonCorp merayakan hari jadinya ke-40 dengan cara istimewa, yakni dengan meluncurkan film inspiratif bertajuk ‘Mengusahakan Pertolongan ...

Rukyatul Hilal

Tidak Nampak Hilal di Mojokerto Akibat Faktor Cuaca

Darmadi Sasongko

MOJOKERTO, Tugujatim.id – Pemantauan Hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto bersama Tim Lembaga Falakiyah ...

5 Cerita Dongeng Bahasa Inggris Terbaik untuk Anak yang Seru dan Edukatif!

5 Cerita Dongeng Bahasa Inggris Terbaik untuk Anak yang Seru dan Edukatif!

Tiara M

Tugujatim.id – Dongeng selalu menjadi bagian dari kehidupan kita sejak kecil. Selain menghibur, cerita-cerita ini juga mengandung pesan moral yang ...

FotoJet 2025 01 20T154400420 2447421012

Petaka Gunung Gede, Ketegangan Memuncak di Balik Misteri Alam

ilmi habibi

Tugujatim.id – Film “Petaka Gunung Gede” menjadi sorotan di dunia perfilman Indonesia dengan genre thriller yang menyajikan ketegangan maksimal. Menggabungkan ...

Satpol PP Kota Malang

17 Pasangan Open BO dan Mahasiswa Terciduk Satpol PP Kota Malang dari Rumah Kos

Darmadi Sasongko

MALANG, Tugujatim.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang menggerebek rumah kos kawasan Jalan Sigura Gura, Kota Malang ...

1 Ramadan.

1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025, Ini Penjelasan Menteri Agama

Dwi Linda

JAKARTA, Tugujatim.id – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri ...