PAD 2021 Merosot hingga Rp 99 Miliar, DPRD Kota Batu: Kecewa karena Pandemi Bukanlah Penyebabnya - Tugujatim.id

PAD 2021 Merosot hingga Rp 99 Miliar, DPRD Kota Batu: Kecewa karena Pandemi Bukanlah Penyebabnya

  • Bagikan
Ketua DPRD Kota Batu Asmadi (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian tanggapan Wali Kota atas pandangan Fraksi DPRD Kota Batu terkait pembahasan PAK 2021 pada Senin (27/09/2021) secara virtual. (Foto: M. Ulul Azmy/Tugu Malang/Tugu Jatim)
Ketua DPRD Kota Batu Asmadi (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna penyampaian tanggapan Wali Kota atas pandangan Fraksi DPRD Kota Batu terkait pembahasan PAK 2021 pada Senin (27/09/2021) secara virtual. (Foto: M. Ulul Azmy/Tugu Malang/Tugu Jatim)

BATU, Tugujatim.id – DPRD Kota Batu kembali menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 yang menurun. Lantaran, penurunannya begitu tajam, yaitu mencapai Rp 99 miliar dari target Rp 143 miliar. Legislatif pun mengaku kecewa berat dengan capaian tersebut.

Hal ini terungkap usai menghadiri rapat paripurna penyampaian tanggapan Wali Kota atas pandangan Fraksi DPRD Kota Batu terkait pembahasan PAK 2021 pada Senin (27/09/2021) secara virtual.

”Intinya, atas capaian itu kami selaku legislatif kecewa. Karena pandemi itu bukan alasan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu Heli Suyanto pada awak media.

Menurut dia, penurunan tajam itu dia nilai sangat fatal karena dikhawatirkan mengganggu realisasi potensi lain yang belum digarap seperti usaha-usaha baru. Menurut dia, faktor pandemi itu bukan alasan yang logis.

”Namun, ini lebih pada soal bagaimana kinerja OPD selama ini menggali potensi yang sudah ada. Masih banyak juga usaha-usaha baru yang belum ditarik pajak dan retribusinya,” kata dia.

Dia menjelaskan, OPD harusnya proaktif agar PAD semakin meningkat.

”Harusnya, OPD harus proaktif karena mereka juga digaji. Belum lagi dapat TPP besar. Kalau alasan jarak? Luas Kota Batu ini paling banter jauh cuma 20 kilometer, gak sampai sehari udah sampai,” tegas dia.

Kekecewaan juga datang dari Ketua DPRD Batu Asmadi. Menurut dia, penurunan PAD adalah hal wajar. Namun, jika angkanya merosot jauh, itu bukanlah hal wajar.

”Dari dulu sebenarnya terus kami ingatkan. Tapi, masih saja seperti ini. Artinya apa? Seolah Pemkot Batu ini gak serius,” kecamnya.

Asmadi mencontohkan dari sektor retribusi parkir misalnya. Jika mau serius, upaya mendongrak PAD bisa saja ditarget dari sektor retribusi parkir. Namun, faktanya diduga masih ada kebocoran.

”Dari target Rp 8 miliar, hingga September ini saja masih belum menyentuh di angka Rp 1 miliar,” bebernya.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat rapat paripurna tersebut menyampaikan alasan soal ketidakmaksimalan capaian PAD tahun ini karena sedang ada perbaikan manajemen. Namun, menurut Asmadi, itu tidak masuk akal.

”Dulu alasannya gak bisa maksimal di retribusi parkir karena belum ada perda. Sekarang sudah ada perda, alasannya perbaikan manajemen. Selama ini kami juga tidak melihat adanya goodwill (keseriusan, red),” jelasnya.

Dia menerangkan, harusnya semua dicek langsung ke bawah agar tidak ada yang curang soal PAD ini.

”Coba misal dicek langsung turun ke bawah, apa ada petugas parkir yang curang. Menarik biaya parkir tapi gak ngasih karcis. Dari kami saja sudah ada yang terjun, menghitung sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewanti dalam paripurna itu menyampaikan bahwa capaian PAD Kota Batu saat ini masih terbilang cukup baik. Pada penyusunan APBD 2021, dia mengatakan, komposisi PAD terhadap total pendapatan mencapai sekitar 20 persen.

”Angka ini cukup baik jika dibanding dengan rata-rata kemampuan fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, karena situasi pandemi Covid-19, target PAD mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi 16 % dari total pendapatan,” terang dia.

Selama itu Dewanti mengklaim telah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan perbaikan regulasi, pemetaan, dan pendataan data potensi pajak dan retribusi.

Selain itu, juga ada dari sisi perbaikan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan, penyertaan modal dan kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengikat, serta pemanfaatan aset daerah.

“Diharapkan melalui evaluasi dan perbaikan regulasi, serta upaya-upaya konkret pembenahan di sektor ini bisa memberikan dampak dalam proyeksi penerimaan PAD,” tandasnya.

  • Bagikan