Pansus LKPJ DPRD Trenggalek Nilai Hasil Capaian Kinerja Pemkab Masih Muluk-muluk

TRENGGALEK, Tugujatim.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Trenggalek menilai jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek terkesan muluk-muluk dalam membuat laporan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2020. Ketua Pansus LKPJ Sukarodin menilai jika hal tersebut muluk-muluk lantaran dalam LKPJ tersebut Pemkab Trenggalek tak memperhitungkan efek pandemi Covid-19 yang membuat persentase capaian sasaran tidak mencapai setengah dari total target. “Ya, belum, ketika melihat persentasenya itu tak sampai 50 persen capaiannya,” kata Sukarodin berdasarkan hasil rapat internal pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Rabu (28/04/2021). Sukarodin mengatakan, pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) perubahan itu sebetulnya momen untuk mengubah capaian targetnya, tapi ternyata tidak diubah. Misal, sinergitas pembangunan pariwisata dan implementasi good government dalam rangka peningkatan daya saing daerah dalam pelayanan publik. “2020 pademi Covid-19 muncul, sektor wisata pun ditutup, tapi masih menargetkan pembangunan pariwisata,” ujar anggota dewan dari Fraksi PKB tersebut. Selain itu, kata dia, dalam LKPJ 2020 yang dilaporkan ke pansus sudah menyajikan kumpulan data realisasi, tujuan, sasaran program kegiatan, dan capaian indikator kinerja. Namun, pada capaian misi 12 indikator tujuan dan 61 indikator sasaran. Ternyata tidak seluruhnya tertera dalam LKPJ 2020. Rinciannya, dalam capaian indikator tujuan ada 11 indikator yang dilaporkan di LKPJ. Didalamnya, ada 4 indikator yang sudah mencapai melampaui target, tapi 7 indikator tidak mencapai target. Sedangkan, capaian misi dari indikator sasaran yang dilaporkan ada 57 indikator, dimana 29 indikator mencapai target dan 28 indikator belum tercapai. “Indikator tujuan itu cuma 11 yang dilaporkan, kurang satu yaitu indikator capaian indeks pembangunan gender. Begitupun dengan indikator sasaran: 57 dilaporkan, sementara 4 indikator belum,” jelasnya. Sukarodin menuturkan, lazimnya LKPJ adalah laporan tahun percepatan program kegiatan kegiatan dalam menuju visi dan misi daerah. Sedangkan berdasarkan hasil rapat internal Pansus, data dalam LKPJ itu belum menunjukkan hasil perkembangan yang signifikan. Sehingga perlu melibatkan pihak eksekutif (OPD) untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi. “Maka Kamis, kami undang eksekutif untuk mempertanyakan itu, sehingga Jumat nanti kita susun rekomendasi. Setelah itu, rekomendasi kami laporkan pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati,” tegasnya.