MALANG, Tugujatim.id – Kota Malang mengklaim jika keberadaan Kampung Tangguh Semeru (KTS) terbukti efektif menekan angka penularan virus Covid-19. Namun, rupanya jumlah kasusnya masih saja terus melonjak hingga kini. Hal itu membuat Kota Malang perlu untuk terus memperbanyak kampung tangguh.
Upaya inilah yang dilakukan Polresta Malang Kota. Seperti yang baru saja diresmikan adalah KTS di RW 14 Jalan Mawar, Lowokwaru, Kota Malang, Jumat (05/02/2021). Memilih RW 14 untuk mendeklarasikan jadi KTS karena angka kasusnya yang cukup tinggi. Hingga saat ini sudah tercatat 101 kasus.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata menerangkan pencanangan KTS di setiap kampung maupun RW, khususnya di wilayah zona merah dirasa perlu. Dengan KTS, edukasi dan penguatan dalam upaya penanganan virus dalam suatu wilayah bisa terkontrol ketat.
Also Read
“Kampung Tangguh memang kami fokuskan dibentuk di wilayah dengan kasus Covid-19 yang tinggi,” ungkapnya pada awak media.
Lebih lanjut, pihaknya akan menargetkan penambahan KTS di sejumlah titik. Dia mengatakan, saat ini sudah ada 85 KTS yang dibentuk Polresta Malang Kota. “Rencana akan kami tambah 13-17 lagi, kalau bisa sampai 100 titik. Semua ini biar tumbuh kesadaran dari warga untuk membantu menekan angka kasus Covid-19,” jelasnya.
Sebelumnya, Polresta Malang Kota membagikan masker di Pasar Tawangmangu, Kota Malang. Selain itu, mantan Waka Polrestabes Surabaya ini juga menyosialisasikan penerapan 5M di lingkungan pasar. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, hingga menghindari kerumunan.
“Tapi, yang paling penting dan sederhana itu sebenarnya adalah memakai masker. Makanya kami bagi-bagikan dan terus mengoptimalkan sosialisasinya selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini,” ujarnya. (azm/ln)