Tak Beri THR Penuh, Perusahaan di Kota Batu Harus Siap-siap Kena Sanksi
Gigih Mazda

BATU, Tugujatim.id – Para perusahaan dan pengusaha di Kota Batu patut hati-hati jika tidak ingin kena sanksi dari pemerintah jelang Hari Raya Idul Fitri 2021 mendatang. Sebab, jika perusahaan tak membayar tunjangan hari raya (THR) para pekerjaanya, maka perusahaan harus siap-siap kena denda.
Ya, sebab mekanisme pemberian tunjangan hari raya (THR) telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/IV/2021. Di dalamnya, setiap perusahaan diwajibkan membayar penuh THR bagi karyawannya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kabid Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kota Batu, Adiek Imam Santoso di mana pihaknya membeberkan terkait pemberian THR pada 2021 wajib dilakukan pengusaha atau perusahaan secara penuh kepada pekerja atau buruh.
Untuk diketahui, pada 2020 memang banyak perusahaan yang kesulitan memberikan THR. Sehingga banyak yang memberikan THR tidak penuh atau bahkan dengan dicicil.
“Perusahaan di Kota Batu tak boleh mencicil THR di 2021. Pemerintah pusat menilai kondisinya sudah berangsur angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” ucapnya, Minggu (18/4/2021).
Sementara bagi perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada, Pemkot Batu akan memberikan sangsi. Disebutkan, perusahaan akan didenda 5 persen dari THR jika perusahaan telat melakukan pembayaran THR. Kemudian, denda tersebut akan disalurkan untuk kesejahteraan karyawan.
“Sanksi administratif juga akan diberikan kepada perusahaan yang tak membayar THR secara penuh atau bahkan tidak sama sekali. Seperti, teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan usaha,” ujarnya.
Jika ada perusahaan yang memang tak sanggup memberikan THR lantaran masih terdampak pandemi, maka perusahaan harus memberikan bukti laporan keuangan perusahaan.
“Kalau beralasan tidak mampu, harus ada bukti keuangan mereka. Nanti kami juga memfasilitasi agar bisa menemukan solusi terbaiknya,” pungkasnya.