Tak Dihadiri DPD dan DPP Partai Demokrat, Sidang Pertama Gugatan Ilmi Zada Ditunda

TUBAN, Tugujatim.id – Kasus gugatan yang dilayangkan Wakil Ketua DPRD Tuban, M. Ilmi Zada terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait pergantian piminan DPRD Tuban, kini menjalani sidang pertama. Hal tersebut dibenarkan Humas Pengadilan Negeri Tuban, Uzan Purwadi. Pihaknya membenarkan bahwa Rabu ini (1/9/2021) merupakan sidang perdana. Agenda sidang tersebut adalah pemanggilan pihak tergugat. Namun, karena tergugat tidak lengkap, sehingga sidang pun terpaksa ditunda dan dilakukan lagi pada Rabu (15/9/2021). “Pihak (DPD dan DPP, red) belum lengkap,” ujar Humas PN Tuban, Uza Purwadi kepada Tugu Jatim lewat pesan singkatnya. Hal yang sama juga disampaikan kuasa hukum M. Ilmi Zada, Hery Subagyo. Dia mengatakan yang datang ke persidangan hanya dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Tuban, itupun hanya kuasa hukumnya. “Karena tidak hadirnya tergugat satu dan tergugat dua, maka penunjukan hakim mediasi ditunda,” ungkap Hery. Sebatas diketahui, Wakil Ketua DPRD Tuban, M. Ilmi Zada menggugat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat,yang mengeluarkan permohonan surat pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya, secara sepihak tanpa melewati proses mekanisme pergantian sesaui Anggaran Rumat Tangga (ART) partai. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta lewat kuasa hukumnya, untuk meminta hakim menghukum para tergugat dengan membayar atas kerugian yang diderita Ilm Zada berupa biaya koordinasi kepada DPP, DPD maupun DPC Partai Demokrat, yang ditaksir sebesar Rp 5 miliar. Sementara itu, Plt Ketua DPC partai Demokrat, Didik Mukrianto saat dikonfirmasi pada 25 Agustus 2021 mengatakan secara prinsip pihkanya pasti akan menghadapinya karena PAW alat kelengkapan di DPRD Tuban adalah hal yang juga biasa saja dalam pengelolaan partai politik. Sesuai UU Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, UU Partai Politik, PP 12 Tahun 2018, AD/ART Partai Demokrat dan Tata tertib DPRD Tuban penggantian tersebut adalah menjadi kewenangan Partai Politik. “Yang terpenting bagi kami PAW tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang menaunginya,” ucap Didik. Anggota dewan kelahiran Magetan ini menambahkan, sebaliknya jika nantinya DPP Partai Demokrat menganggap tindakan Ilmi ini , menjadi bagian dari ketidakpatuhannya terhadap AD/ART dan aturan partai termasuk surat keputusan DPP Partai Demokrat, tidak tertutup kemungkian partai akan mengambil langkah-langkah lain. “Ini demi menegakkan standing dan aturan serta keputusan partai,” tegasnya.