Vaksin Corona Tidak Gratis Seluruhnya, Ada yang Harus Bayar Mandiri

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa vaksin corona untuk masyarakat Indonesia tidak gratis seluruhnya. Sebab, pihaknya menyatakan bahwa ada dua klasifikasi yang berbeda, yakni vaksin gratis untuk rakyat, dan ada vaksin mandiri yang harus bayar. Lalu, berapa sebenarnya harga vaksin corona?

Jokowi menyampaikan bahwa terdapat vaksin yang gratis, dan ada yang bayar saat membuka rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020) siang tadi.

“Juga perlu saya ingatkan, dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, itu urusannya Menteri Kesehatan,” terang Jokowi.

“Untuk yang (vaksin) mandiri, berarti yang membayar, itu urusannya (Menteri) BUMN,” sambungnya.

Ia menyatakan ada pembagian kerja antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Kesehatan terkait vaksin tersebut agar tidak terjadi kebingungan.

“Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini, nanti siapa yang tanda tangan ini menjadi tidak jelas nanti, siapa yang tanggung jawab,” terangnya.

Jokowi: Harga Vaksin Corona Tak Perlu Disampaikan ke Publik

Meski demikian, Jokowi masih tidak ingin membeberkan terkait harga vaksin corona tersebut. Bahkan, ia meminta secara lansung pada para menterinya agar informasi tersebut tidak dibeberkan ke ranah publik.

Hal itu disampaikan ketika menanggapi bahwa masalah vaksin corona tersebut harus disampaikan secara baik ke publik.

“Jadi saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” bebernya.

Meski demikian, ia berharap agar proses tersebut disampaikan dengan baik agar tidak dipelintir yang bisa memicu demo UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

“Vaksin ini, saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja ini,” pungkasnya. (gg)