MOJOKERTO, Tugujatim.id – Ribuan warga Sawoan, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, demo menolak aktivitas tambang galian C di Mojokerto yang diduga ilegal pada Rabu (08/02/2023). Aksi warga yang tergabung dalam Paguyuban Sawoan Semangat 45 bersama Serikat Konservasi Lingkungan Hidup Indonesia (Srikandi Indonesia) berlangsung sejak pukul 10.00 di depan lokasi galian C.
Ketua Srikandi Indonesia Sumartik mengatakan, masyarakat Sawoan mengadu dan meminta bantuan kepadanya karena sebelumnya melihat adanya potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas dugaan tambang ilegal. Dia melanjutkan, aktivitas itu berdampak buruk bagi kelangsungan hidup serta menghambat perekonomian masyarakat.
“Tuntutan yang dilakukan warga untuk segera menutup tambang galian C di Mojokerto dan mengeluarkan alat berat. Kalau nanti alat berat keluar harus ada surat pernyataan dari aparat penegak hukum (APH) agar tahu bahwa status perizinan di sini memang ilegal,” kata Sumartik.
Also Read
Sementara itu, anggota Srikandi Indonesia Toha Maksum menambahkan, pihaknya menolak adanya galian C di Mojokerto karena sudah banyak contoh dari kerusakan lingkungan akibat galian tambang. Menurut dia, galian tambang pasir dan batu itu diduga ilegal karena belum ada kejelasan status atau pelakat nama yang menjelaskan aktivitas tersebut.
“Makanya hari ini masyarakat menolak adanya galian ini. Hari ini masyarakat akan menduduki tempat ini sampai ada kepastian tidak ada aktivitas operasional penambangan,” terangnya.
Toha menjelaskan, dia juga tegas menolak adanya upaya kriminalisasi terhadap 34 orang yang dilaporkan oleh pihak pengusaha galian karena sudah beberapa orang dipanggil oleh pihak kepolisian yang diindikasi sebagai provokator.
“Kami akan memastikan kalau tidak ada kepastian pencabutan upaya kriminalisasi, pasti akan ramai-ramai ke polres untuk menuntut dan mencabut tindakan kriminalisasi,” tegasnya.
Menanggapi persoalan ini, Kepala Desa Sawo Nur Kholis menjelaskan bahwa aksi penolakan terhadap aktivitas tambang galian C di Mojokerto bukan kali pertama terjadi. Hal tersebut terjadi karena ada upaya dari masyarakat yang peduli akan lingkungan jika mengalami kerusakan akan berdampak negatif untuk keseimbangan ekosistem.
Nur Kholis juga menambahkan, izin lokasi galian tersebut hanya memiliki izin eksplorasi. Akibatnya, aparat penegak hukum (APH) tidak dapat menghentikan aktivitas penambangan.
“APH bisa hentikan izin eksplorasi jika material sudah dibawa keluar,” ucap Nur Kholis.
Dia juga menambahkan terkait status legal atau tidaknya masih belum bisa dipastikan karena dirinya mengaku tidak terlibat dalam proses izin tambang tersebut.
