TUBAN, Tugujatim.id – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tuban 2022 akhirnya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski dapat menerima, para wakil rakyat ini memberikan catatan untuk LKPj Bupati Tuban ini.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 27 rekomendasi diberikan. Harapannya, ini sebagai bahan evaluasi dan pembenahan pemerintahan ke depannya agar berjalan sesuai dengan koridor.
“Saya berharap dari 27 rekomendasi ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah,” terang Ketua DPRD Tuban H.M. Miyadi pada Senin (03/04/2023) dalam rilis resmi Dpdrtuban.go.id.
Ketua DPC PKB Tuban ini menyebutkan, dari 27 rekomendasi pansus tersebut di antaranya terkait dengan angka kemiskinan di kabupaten yang mana hingga saat ini masih belum turun. Selain itu, juga angka pengangguran yang justru mengalami peningkatan. Tentunya pula terkait perencanaan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, harus lebih matang.
“Perencanaan ini sangat dibutuhkan agar proses ini berjalan dengan baik. Saya masih mengakui perencanaan ini ada kelemahan. Sehingga proses realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal. Akhirnya silpa masih Rp600 sekian miliar,” jelas politikus senior PKB tersebut.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menanggapi 27 rekomendasi dari pansus dewan. Menurut dia, semua rekomendasi yang disampaikan sudah menjadi fokus pemerintah sejak lama.
Dia juga mengatakan terkait jumlah silpa tahun anggaran 2022 yang menjadi sorotan DPRD, semua program kegiatan pemerintah telah terlaksana. Namun, dengan adanya kebijakan maupun regulasi-regulasi dan sebagainya, mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi, hal itu sudah dievaluasi pada awal 2023.
“Harapan kami, pada 2023 ini silpa bisa kami tekan seminimal mungkin sehingga bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran,” jelasnya.
