MALANG, Tugujatim.id – Anggota DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji merasa heran dengan program sektor strategis pemkot yang tidak sampai di telinga masyarakat. Hal itu diungkap saat melakukan Serap Aspirasi 2023 di Balai RW 6, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin malam (20/03/2023).
Bayu mengatakan, setidaknya ada 3 sektor strategis yang program-programnya ternyata tidak diketahui masyarakat. Mulai sektor pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada tiga sektor itu, masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya.
Di sektor pengembangan ekonomi, Bayu yang juga merupakan ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang itu juga mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui tentang program pengembangan UMKM yang dilakukan pemkot.
Baca Juga:
5 Fakta Syabda Perkasa Belawa, Atlet Bulu Tangkis yang Meninggal Akibat Kecelakaan Maut
Dia menilai bahwa program pengembangan UMKM di Kota Malang memang masih minim anggaran dan terkesan setengah hati karena pemkot banyak menempatkan anggaran di sektor infrastruktur dan gaji pegawai.
“Kalau memang gembar-gembornya peduli UMKM, seharusnya bukan sekadar slogan. Kota Malang sudah punya bangunan besar beranggaran Rp120 miliar. MCC dengan segala macam tetek bengeknya, tapi untuk anggaran UMKM-nya sendiri gak sampai segitu,” tegasnya.
Dia menjelaskan, bukan hanya fisik bangunan yang perlu diperhatikan, tapi juga skill pelaku UMKM-nya.
“Itu yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya fisiknya yang diperhatikan, tapi juga skill dari UMKM juga diperhatikan. Pemerintah kan perannya menjadi jembatan dan pelayan masyarakat,” imbuhnya.
Di sektor kesehatan, Bayu mengatakan, masyarakat tidak mengetahui bahwa Pemkot Malang punya program Universal Health Coverage (UHC) dalam menjamin kesehatan masyarakat. Padahal, menurut dia, anggaran program tersebut cukup besar sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak mendapat informasi penting itu.
Baca Juga:
Gerebek Hotel Melati Tuban, Belasan Pasangan Mesum Tepergok Asyik Bercumbu
“Saya melihat program pemerintah soal UHC belum optimal disampaikan ke masyarakat. Karena di sini masyarakat tidak tahu informasi tentang UHC, BPJS, bahkan KIS. Itu kan seharusnya disampaikan ke masyarakat. Padahal, anggarannya Rp100 miliar, masyarakat seharusnya tahu program jaminan kesehatan ini,” kata Bayu.
Untuk sektor pendidikan, Bayu mengatakan, banyak masyarakat yang juga tidak memahami tentang Program Indonesia Pintar (PIP) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia menyebutkan, masyarakat banyak yang tidak tahu cara mengaksesnya.
“Perlu diingat, pola komunikasi bukan hanya di website dan medsos saja. Tapi sekarang zamannya WA, setiap RT/RW punya grup WA. Itu kalau dioptimalkan untuk jalur sosialisasi pasti nyampai. Misal dari kecamatan disampaikan ke kelurahan, lalu ke grup RT/RW. Itu pasti lebih maksimal,” tuturnya.
Dari tiga permasalahan itu, Bayu mengatakan, ternyata indikator pembangunan manusia di Kota Malang tidak optimal. Sebab, laporan indeks pembanguanan manusia (IPM) Kota Malang hanya sekadar angka karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hanya sekadar angka kalau saya lihat. Kalau ada laporan pertanggungjawaban IPM-nya sekian, tapi di lapangan berbeda, ternyata realitanya gak sinkron. Jangan hanya terbuai angka, Pemkot Malang seharusnya juga turun memastikan angka itu. Ini akan kami akumilasikan karena setiap kebijakan, muaranya di APBD. Harapannya permasalahan seperti ini bisa dipetakan untuk menentukan solusinya,” ujarnya. (adv)
