BATU, Tugujatim.id – Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko telah mewacanakan akan membuat peraturan daerah (perda) larangan penggunaan kantong plastik. Tingginya keberadaan sampah di Kota Batu membuatnya memperhitungkan penggunaan kantong plastik di Kota Batu.
“Yang pasti, kami berkeinginan untuk membuat perda terkait sampah plastik seperti di Bali,” ujar Dewanti usai menghadiri pembukaan pameran olahan sampah di Lippo Plaza Kota Batu, Selasa (06/04/2021).
Menurut Dewanti, keberadaan sampah di Kota Batu diakibatkan oleh tingginya kunjungan wisatawan dari luar Kota Batu. Dia mengatakan, penduduk Kota Batu hanya 227.482 jiwa.
Namun, pengunjung di Kota Batu sebelum pandemi mencapai hampir 7,5 juta orang. Hal itu disebutkan, juga memberikan dampak besar pada keberadaan sampah yang mengalami peningkatan hingga 90 ton.
“Jadi, jelas yang membawa banyak sampah ini dari wisatawan. Tapi, kami tidak boleh menyalahkan mereka karena itu juga rezeki bagi kami,” ucapnya.

Dewanti mengatakan, Kota Batu merupakan kota wisata yang sebagian besar perekonomiannya ditopang dari sektor pariwisata. Untuk itu, menurut dia, harus ada perhatian khusus untuk mengatasi keberadaan sampah.
“Jadi, dengan adanya perda sampah plastik, maka wisatawan dan masyarakat Kota Batu sendiri nantinya akan merasa memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan kantong plastik yang sulit terurai,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi yang juga turut hadir dalam acara tersebut menuturkan, pihaknya juga setuju jika Kota Batu menerapkan pelarangan memakai kantong plastik.
“Jika ada potensi untuk membuat perda anti sampah plastik, maka akan dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dahulu sehingga ada payung hukumnya,” ujarnya.
“Kami akan segera melakukan hearing dengan dinas terkait. Ini bisa menekan produksi sampah, terutama untuk plastik. Wacana ini harus memiliki ruang gerak yang luas sehingga perda tersebut nantinya bisa berjalan dengan maksimal,” tambahnya. (M. Sholeh/ln)