TUBAN, Tugujatim.id – Sebelas kontainer jahe impor yang masuk ke wilayah NKRI melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tidak memenuhi persyaratan karantina pertanian asal India dan Myanmar secara bertahap terus dilakukan pemusnahannya oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan).
Diketahui, jahe impor tersebut memiliki hama yang terbawa oleh tanah seperti jenis nematoda (Xiphinema) yang termasuk jenis golongan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) A1 yang dikhawatirkan bisa menyerang areal pertanian jahe di Indonesia.
“Setelah dua kontainer sebelumnya telah kami musnahkan di kawasan Mojokerto pada tanggal 26 Maret 2021 yang lalu maka dengan fasilitasi dari PT Semen Gresik, sembilan kontainer jahe impor yang kotor, bertanah dan mengandung nematode berjenis Aphelenchoides fragrariae ini sejak 5 April 2021 secara bertahap terus kami musnahkan,“ kata Sekretaris Barantan, Wisnu Haryana saat melakukan monitoring pemusnahan komoditas jahe impor di PT Semen Gresik, Kamis (7/4/2021).
Menurut Wisnu, pihaknya melalui Karantina Pertanian Surabaya sebelumnya telah melakukan tindakan penolakan terhadap komoditas pertanian ini karena tidak memenuhi aturan serta persyaratan karantina pertanian. Tindakan pemusnahan adalah tindakan akhir yang harus dilakukan untuk kepentingan kelestarian sumber daya alam hayati tanah air, tambah Wisnu.
Sebagai informasi, sesuai dengan Undang-undang perkarantinaan yang berlaku, maka apabila pemilik barang tidak dapat mengeluarkan komoditas impor yang ditolak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka otoritas karantina dapat melakukan tindakan pemusnahan dengan biaya ditanggung pemilik barang. (UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 48 ayat 3, red).
“Sampai dengan saat ini Barantan belum memiliki fasilitas alat pembakar bersuhu tinggi atau incinerator berkapasitas besar, olehkarenanya pelaksanaan pemusnahan dilakukan di tempat lain secara bertahap,” jelas Jamil.
Kepala Karantina Pertanian Surabaya, Mussyafak Fauzi secara teknis memaparkan tahapan tindakan pemusnahan yang dilakukan yakni dari total 11 kontainer atau total 289,644 ton telah dimusnahkan 2 kontainer di Mojokerto (26/3/2021), dan penuntasan pemusnahan dengan menggunakan fasilitasi pembakaran bersuhu tinggi milik PT Semen Gresik. Masing-masing adalah 2 kontainer seberat 52,2 ton milik PT Indopak Trading, 1 kontainer sebesar 27 ton milik PT Mahan Indo Global dan 1 kontainer milik PT Putra Jaya Abadi seberat 27 ton (6/4/2021), 2 kontainer seberat 52,2 ton milik PT Indopak Trading (7/4), dan dilanjutkan 2 kontainer seberat 52,2 ton milik PT Indopak Trading dan 2 kontainer seberat 52,2 ton milik PT Indopak Trading dalam dua hari kedepan.
Mussyafak menjelaskan, sejak dari awal pemasukan komoditas ini sudah tidak memenuhi persyaratan yakni deklarasi karantina negara asal melalui Phytosanitary Certificate (PC, red) dari negara asal bahwa komoditas sehat dan aman ternyata tidak sesuai. Selain tidak memenuhi peraturan internasional (ISPM 20 dan 40), komoditas impor yang masuk diwilayah kerjanya ini juga tidak terpenuhinya persyaratan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 25 tahun 2020, tentang adanya 166 jenis OPTK yang bisa terbawa melalui tanah, katanya.
Dan sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Barantan berkomitmen menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut sekaligus menyelenggarakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan dalam satu sistem yang berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi dan kelestarian.
“Tindakan penolakan yang dilanjutkan dengan pemusnahan ini tentu sudah melalui kajian dan hasil analisa risiko dari pihak Barantan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian dan dukungan dari Komisi IV DPR RI yakni tindakan terbaik guna menjaga produktivitas dan melindungi kelestarian sumber daya pertanian tanah air,” pungkas Wisnu.
Penuntasan tindakan pemusnahan ini turut disaksikan oleh pejabat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian., pejabat Bea Cukai Tanjung Perak, TNI/Polri, dan pengusaha pemilik komoditas.
