SURABAYA, Tugujatim.id – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan tentang pentingnya independensi pemeriksaan kesehatan untuk capres-cawapres 2024.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Moh Adib Khomaidi mengatakan bahwa IDI telah dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan capres-cawapres sejak Pilpres 2004. “Karena kita organisasi yang menjunjung independensi dan imparsialitas. Hasil pemeriksaan kesehatan itu bukanlah sebuah hasil medical check up biasa,” katanya, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (19/10/2023).
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan untuk capres-cawapres membutuhkan assessment yang bisa menyimpulkan ketidakmampuan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas. Bukan hanya sekadar memiliki riwayat penyakit atau dalam keadaan sehat.
Also Read
“Butuh assessment, assesing dokter di bidang kesehatan ini dalam satu upaya untuk menyimpulkan tentang ketidakmampuan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas, bukan masalah sehat dan sakit, sehingga umpama ada penyakit pun belum tentu dia tidak mampu,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak 2004 hingga 2019 lalu, IDI bersama perhimpunan dokter lain telah menerbitkan panduan terkait pemeriksaan kesehatan bagi capres-cawapres dan telah dipatenkan. “Panduan ini menjadi dasar dan sudah kita sampaikan. Mengenai tempat, selama ini yang menjadi rekomendasi kita adalah RSPAD Gatot Soebroto (Jakarta),” tuturnya.
Kemudian, setiap tim yang terlibat juga akan dipastikan terkait imparsialitas, independensi, dan profesionalitasnya. Supaya, tidak ada keberpihakan pada salah satu calon yang bisa berpontensi munculnya ketidakabsahan hasil pemeriksaan.
Tetapi, kata dia, yang menjadi permasalahan untuk saat ini adalah IDI tidak mendapat undangan dari KPU untuk dilibatkan dalam Pilpres 2024. “Tapi hasil dari tim dan kemudian dipastikan imparsialitas independensi profesionalitas tentunya ada di suatu organisasi yang menjunjung tinggi hal tersebut. Sampai sekarang KPU belum melibatkan IDI,” bebernya.
Tidak dapat dipungkiri, mungkin yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebut bahwa PB IDI bukan satu-satunya organisasi kesehatan dan profesi dokter yang diakui secara nasional dan internasional.
“Harusnya KPU jangan ini. Seharusnya jangan ada permasalahan keabsahan, permasalahan dari hasil, yang kemudian menjadi dasar upaya apakah hasilnya valid atau bisa menjadi imparsialitas tadi,” tandasnya.
Reporter: Izzatun Najibah
Editor: Lizya Kristanti
