MALANG, Tugujatim.id – Menjelang tutup tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Malang berhasil turun di angka 4,26 persen. Pada 2022, kemiskinan di Kota Malang berada di angka 4,37 persen.
Dari data persentase tersebut, artinya jumlah penduduk Kota Malang dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 37,78 ribu.
Pj Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan terus melakukan langkah konkret dalam rangka menekan angka kemiskinan. Salah satunya dengan realisasi bantuan pangan non tunai.
“Akan terus kami kuatkan menekan angka kemiskinan di Kota Malang. Mulai realisasi bantuan non tunai maupun penguatan program pengentasan kemiskinan,” kata Wahyu saat menghadiri tilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Rabu (01/11/2023).
Kemiskinan di Kota Malang dari rilis BPS masuk pada kategori terendah kedua se-Kabupaten-Kota di Jawa Timur. Selain itu, juga berhasil melampaui persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 10,35 persen.
Selain program bantuan, Wahyu mengatakan, Pemkot Malang juga akan menguatkan sektor ekonomi kreatif untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena sektor tersebut, sesuai data BPS, juga memiliki peran dalam penurunan angka kemiskinan di Kota Malang.
“Artinya, Pemkot Malang perlu menguatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pemasaran produk,” imbuhnya.
Wahyu mengatakan, pengentasan kemiskinan masuk dalam tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Adapun hal yang berkaitan erat dengan penurunan angka kemiskinan, yaitu pengendalian laju inflasi.
“Angka kemiskinan di Kota Malang turun, inflasi juga stabil terkendali dan terus kami jaga kestabilannya,” terang Wahyu.
Di Kota Malang, inflasi pada Oktober (month-to-month) sebesar 0,26%. Sementara inflasi year-on-year sebesar 2,65% dan year-to-date sebesar 1,93%.
Wahyu menyebut, tim pengendali inflasi Kota Malang rutin melaksanakan operasi pasar. Hal itu menurutnya sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo agar menjaga kestabilan inflasi di daerah.
“Kalau ada kenaikan harga agar pemerintah melakukan subsidi. Jadi, harga tetap bisa dijangkau oleh masyarakat,” jelasnya.
Kondisi perekonomian nasional, menurut Wahyu, sesuai informasi pemerintah. Kondisinya sedang kurang baik. Terjadi kenaikan suku bunga dollar, kondisi perang, dan sejumlah faktor yang berdampak pada perekonomian nasional.
“Selain itu, juga cuaca ekstrem berdampak di sektor pertanian yang berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas. Termasuk situasi politik nasional yang terus meningkat. Ya, kami cek terus dan siap dengan langkah antisipasi,” ujarnya. (ads)
Writer: Feni Yusnia
Editor: Dwi Lindawati
