MOJOKERTO, Tugujatim.id – Anggaran pengamanan untuk ajang Pilkada 2024 di Kabupaten Mojokerto mencapai Rp9,4 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBD 2024 ini terbagi untuk institusi TNI dan polisi.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto Djoko Soepangkat mengatakan, anggaran pengamanan Pilkada 2024 tersebut diperuntukkan bagi kepolisian resor kabupaten dan kota serta TNI.
“Jumlah rinciannya yaitu untuk Polres Kabupaten Rp5,2 miliar; kemudian untuk Polres Mojokerto Kota sebesar Rp2,6 miliar; serta untuk Kodim berjumlah Rp1,6 miliar,” kata Djoko, Senin (30/01/2024).
Baca Juga: Dua Caleg DPRD Tuban Dicoret dari DCT, Ada Apa?
Djoko menambahkan, tujuan utama anggaran ini adalah untuk fungsi pengamanan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Kabupaten Mojokerto. Walau begitu, Djoko mengaku belum dapat menjelaskan besaran anggaran pengamanan pada pilkada sebelumnya.
“Kalau sebelumnya kami masih di dinas lain. Belum menangani. Tapi, jelas anggaran itu ya fungsinya untuk pengamanan Pilkada 2024,” beber Djoko.
Dana pengamanan ini sudah diteken lewat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mojokerto dengan Polres Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota pada Kamis (18/01/2024).
“Tinggal kodim yang belum tanda tangan NPHD. Rencananya, awal Februari 2024 itu,” terang Djoko.
Baca Juga: HPN 2024, PWI Mojokerto Raya Geber Cek Kesehatan Gratis bagi Wartawan
Tidak seperti penyaluran anggaran pilkada untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang dilakukan dua tahap, pencairan anggaran pengamanan Pilkada 2024 ini dilakukan hanya satu tahap alias 100% cair.
“Beda dengan KPU maupun Bawaslu (Kabupaten Mojokerto). Instansi yang mendapat anggaran pengamanan bisa mencairkan dengan tenggat waktu 30 hari setelah penandatanganan NPHD. Nilainya langsung 100% jadi hanya satu tahap,” ujar Djoko.
Writer: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Dwi Lindawati
