MALANG, Tugujatim.id – Hari jadi Kota Malang ke-110 pada 1 April 2024, menjadi momentum untuk membuat gebrakan demi kemajuan Kota Malang. Kini, di usia yang sudah memasuki lebih satu abad menargetkan menjadi Kota Metropolitan di Jawa Timur.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengatakan bahwa Kota Malang memiliki pencapaian untuk menjadi kota metropolis kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya. Saat ini saja, Kota Malang sudah menyandang gelar sebagai kota terbesar di Jawa Timur.
“Sudah tua, bahkan di usia manusia sudah renta. Artinya tahun dimana harus mandiri segalanya. Artinya capaian Kota Malang menjadi kota metropolis harusnya sudah tercapai. Sementara Kota Malang sudah menjadi kota terbesar se-Jawa Timur. Nah, Surabaya itu bukan terbesar tapi kota metropolis, nah kota metropolis kedua nantinya Malang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fathol menjelaskan bahwa Kota Malang masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan untuk mencapai target sebagai kota metropolis, yaitu banjir, kemacetan, dan Ruang Hijau Terbuka (RTH). Hal pertama yang menjadi perhatian Fathol adalah terkait banjir yang dari tahun ke tahun masih belum bisa terminimalisir di beberapa titik besar.
“Masih punya PR Besar yang belum terselesaikan, satu masalah banjir. Kita, Dewan dan Pemkot Malang telah melakukan pemetaan genangan di Kota Malang. Paling tidak ada 3-4 titik genangan besar di Kota Malang. Satu Soehat, sekitaran Jalan Bondowoso, Jalan Galunggung, Sawojajar yang paling besar tiga titik ini,” ungkapnya
Akan tetapi, dari permasalahan kebanjiran yang melanda wilayah Kota Malang, beberapa penyelesaian sudah dilakukan, hanya butuh pengoptimalan dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkannya. Salah satu yang sudah dilakukan ialah di lokasi titik banjir Jalan Soehat dengan pembuatan embung untuk memperlambat arus air.
“Penyelesaian mulai dilakukan di titik Soehat, pembuatan embung di suhat dalam rangka menampung luapan air ketika hujan lebat dalam rangka memperlambat arus air dan dialirkan kembali secara lambat,” imbuhnya.
Selanjutnya, dilakukan tahapan pengerukan dan pembuatan dreinase di titik banjir. Seperti, melakukan pengerukan dan pelebaran kanan kiri jalan Soehat untuk dilarikan ke sungai Brantas dan Blimbing. Kalau sudah tereksekusi banjir Soehat ke Blimbing sampai Jalan Ahmad Yani, Jalan Kedawung, Jalan Ciliwung sudah terselesaikan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk wilayah Jalan Bondowoso, Jalan Galunggung luapan banjir yang sangat luar biasa, diduga ada kendala dreinase besar sistem checking dan masih proses hukum. Sedangkan, di wilayah Sawojajar, ada dua titik sepanjang Jalan Danau Jonge akan didreinase ke sungai Bango, dan wilayah Danau Toba itu akan dilakukan pengerukan dreinase ke Sungai Sawojajar.
Lebih lanjut, Fathol juga memperhatikan terkait permasalahan kemacetan di Kota Malang. Seperti kemacetan yang disebabkan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Sehingga beberapa upaya dilakukan untuk meminmalisir kemacetan dengan menggandeng beberapa pihak seperti Dishub dan Kepolisian.
“Parkir memakan bahu jalan mengakibatkan kemacetan, sehingga rekayasa forum lalu lintas melibatkan polisi, Dishub, dinas terkait dengan mengurai kemacetan sehingga nantinya disiapkan penataan parkir yang tidak memakan bahu jalan arus utama jalan provinsi dan jalan nasional,” tuturnya.
Dalam hal ini beberapa rekayasa lalu lintas yang sudah mulai dijalankan adalah di wilayah Kayoetangan yang diberlakukan arus lalu lintas satu arah, harapannya kemacetan bisa terminimalisir. Tidak seperti tahun kemarin yang diberlakukan dua arah, namun kemacetan semakin tinggi presentasenya. Selain itu, wilayah yang menjadi perhatian ada di wilayah Alun-Alun Kota Malang dan Ramayana. Rencananya akan dibangun sebuah parkir sentral terpusat agar tidak ada parkir sembarang jalan.
“Depan ramayana dan sekitarnya, mengajukan ke Pemkot malang membuat pusat parkir yang tersentral, kalau biasanya sebagian masuk ke Ramayana sehingga meluap menggunakan latar di Ramayana maupun di bahu jalan di sepanjang Ramayana,” tuturnya.
Pada kasus ini, Fathol mengatakan bahwa pihaknya mengajukan usulan ke pemerintahan kota untuk memberlakukan dua fungsi Alun-Alun, selain sebagai tempat wisata alun-alun, juga sebagai lokasi parkir sentral terpusat untuk mengurangi kemacetan, selain itu memberlakukan e-parking di sistem pembayaran yang dikelola langsung oleh pemerintah.
“Kami mengusulkan alun-alun dibangun dengan dua fungsi, sebagai Alun-Alun lalu di bawah itu pengerukan untuk parkir total sentral. Sehingga tidak lagi penumpukan macet atau parkir yang memakan bahu jalan. Untuk personil sebagai jukir, dimanfaatkan untuk pekerja yang dikelola pemerintang dengan sistem e-parking tidak bebas seperti di jalan,” tambahnya.
Selain memperhatikan permasalahan besar seperti kebanjiran dan kemacetan, Fathol juga memberikan gebrakan yang bisa menjadi strategi menanggulangi banjir masyarakat Kota Malang. Strateginya, dengan menggalakan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekian titik, agar yang biasanya panas menjadi lebih sejuk dan kebutuhan oksigen terpenuhi.
“Seperti taman bermain anak akan ditanam pohon, kemudian dibangun alun-alun kota sisi timur di sebelah GOR Ken Arok masih dalam proses secara hukum. Supaya bisa membuat kenyamanan beraktivitas di sana,” lanjutnya.
Demikian halnya, Fathol juga menekankan pada bagaimana masyarakat haruslah sadar pentingnya hidup aman, nyaman, dan bersih perlu sosialisasi intens sampai pada tingkat warga. Seperti tidak membuang sampah dan pentingnya kesediaan lahan parkir sebelum membeli kendaraan. Agar tidak menimbulkan kemacetan dan ketidafefektifan dalam lalu lintas. Selain itu, dalam menanggulangi banjir mandiri bisa membuat sumur resapan untuk di wilayah masing-masing.
“Setiap orang bangun rumah atau bangun apapun di pojok depan kiri kanan, dan belakang kiri kanan dibuat sumur resapan agar saat terjadi hujan lebat banjir tidak ke rumah orang, terselesaikan di rumah sendiri,” ucapnya.
Dia berharap dengan adanya program yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan di Kota Malang seperti kebanjiran, kemacetan, hingga program RTH ini mampu menyelesaikan permasalahan. Dengan bantuan pemerintah dan pemaksimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa menggantungkan bantuan Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dalam hal ini, harus betul betul memprioritaskan untuk penyelesaikan kota malang, APBD dimanfaatkan untuk mengatasi secara mandiri APBD tanpa menggantungkan provinsi dan APBN karena semua nuansa politik. Jadi, APBD ini dimanfaatkan untuk program prioritas bukan untuk gagah-gagahan saja,” jelas Fathol.
Reporter : Sinta Ayudiya
