MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang memfasilitasi Forkopimda Kota Malang bersama Stakeholder Kota Malang dalam penandatanganan pakta integritas dan komitmen antikorupsi di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (13/5/2024). Agenda penting ini merupakan tindaklanjut atas rekomendasi MCP KPK dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Seluruh Anggota DPRD Kota Malang turut serta melakukan penandatanganan pakta integritas itu. Kemudian dilanjutkan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang bersama Pj Wali Kota Malang, perwakilan Forkopimda hingga perwakilan perguruan tinggi Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas dan komitmen antikorupsi ini merupakan semangat untuk memerangi korupsi di Kota Malang.
“Penandatanganan pakta integritas ini penting, ini menunjukkan semangat Kota Malang dan stakeholder untuk memerangi korupsi,” tuturnya.
Menurutnya, agenda ini sebagai penguatan rambu bagi Kota Malang yang dalam 5 tahun terakhir tak ada praktek korupsi. Sebab baginya, mencegah lebih baik dari para terjadi praktek korupsi di Kota Malang.
“Upaya pemberantasan korupsi di Kota Malang memang ditanggapi dengan serius. Bagi kami mencegah lebih baik dari pada ada penindakan (praktek korupsi). Kami harap tiap tahun ada agenda penandatanganan seperti ini,” ujarnya.
Dalam agenda ini juga disertai penandatanganan pakta integritas pokok pokok pikiran Anggota DPRD Kota Malang tanpa benturan kepentingan.
Made menjelaskan bahwa Anggota DPRD Kota Malang saat melakukan serap aspirasi mendapat banyak usulan dari masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat itu dia akomodir dengan meletakkannya di kegiatan kegiatan OPD Pemkot Malang agar bisa terealisasi.
Dalam hal ini, DPRD Kota Malang berkomitmen tak akan ikut campur dalam proses pelaksanaan kegiatan OPD ketika mengimplementasikan usulan atau aspirasi masyarakat. Hanya saja, DPRD Kota Malang punya wewenang untuk mengawasi.
“Kami tak bisa mengekseskusi, jadi kami taruh di dinas dinas menjadi kegiatan kedinasan. Sehingga di pakta integritas ini, dewan tak boleh ikut campur soal pelaksanaan, sepenuhnya ada di dinas terkait,” imbuhnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bahwa komitmen antikorupsi wajib dilakukan. Terlebih, langkah ini juga menjadi rekomendasi dari MCP KPK dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi di Kota Malang.
“Itu semua memang disarankan oleh MCP KPK sebagai komitmen pemerintah daerah,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : M Sholeh
Editor : Darmadi Sasongko
