MALANG, Tugujatim.id – DPRD Kota Malang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda pada Kamis (04/07/2024). Mereka meresmikan landasan hukum Perda Pesantren ini dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang.
Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang sebelum mengesahkan perda ini memaparkan pandangan umumnya dalam rapat paripurna, dilanjutkan pandangan akhir Pj Wali Kota Malang. Puncaknya, pimpinan paripurna mengesahkan Perda Pesantren ini.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan, Perda Pesantren ini merupakan buah dari aspirasi masyarakat pada 2019.
Also Read
“Ini bagian dari upaya kami memfasilitasi kehadiran pemerintah di lembaga pendidikan formal maupun non formal,” kata Made.
Dia mengatakan, banyak pengelola pesantren mengeluhkan kerap terganjal regulasi. Karena itu, anggaran hibah akan ada melalui perda ini yang bisa dialokasikan untuk pengembangan pondok pesantren.
“Terpenting, keresahan pengasuh ponpes soal pengawasan dan deteksi radikalisme sejak dini bisa terfasilitasi. Harapannya melalui perda ini pemerintah bisa masuk untuk mengawasi,” jelasnya.
Made juga berharap dengan adanya Perda Pesantren ini, ke depannya akan semakin banyak ponpes yang berdiri di Kota Malang.
“Daripada banyak pabrik ekstasi di Kota Malang, lebih baik banyak pondok pesantren,” ujarnya.
Dia mengatakan, mayoritas orang tua di Kota Malang menginginkan pendidikan berbasis penguatan agama. Karena itu, melalui perda ini diharapkan akan banyak pesantren dengan sistem pendidikan formal.
“Kami harap dinas pendidikan bekerja dengan baik. Dengan demikian, angka putus sekolah dan lainnya bisa teratasi. Misal melalui beasiswa,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pengesahan ranperda menjadi perda ini akan segera dibuatkan detail teknisnya melalui perwali.
“Tentu kami perlu duduk bersama lagi dengan pihak-pihak untuk menjabarkan secara teknis. Mulai lembaga pendidikan, sarpras ponpes, termasuk bantuan bantuan yang diperbolehkan,” paparnya.
Menurut dia, kehadiran Perda Pesantren ini akan lebih fleksibel soal penyaluran bantuan alokasi anggaran melalui APBD untuk pengembangan ponpes di Kota Malang.
“Jadi perda ini akan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren,” ujarnya.
Dia mengatakan, banyak ponpes di Kota Malang yang memerlukan tambahan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian juga banyak pengelola ponpes yang terkendala regulasi dalam upaya penambahan jenjang pendidikan.
“Ini yang akan coba difasilitasi melalui perda ini. Jadi hambatan yang ada akan kami mediasi agar pendidikan di pesantren bisa sejajar dengan yang lain,” tuturnya.
Wahyu juga mengatakan, pemerintah bisa mengawal langsung proses pendidikan di pesantren, termasuk dalam memitigasi kasus kekerasan di lingkungan pesantren.
“Selama ini kan pemerintah tidak bisa masuk, maka sekarang dengan perda ini kami bisa melakukan pendampingan langsung,” ujarnya. (adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Writer: M. Sholeh
Editor: Dwi Lindawati
