MOJOKERTO, Tugujatim.id – Berbagai lembaga atau instansi menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2024 (HSN 2024) hari ini, Selasa (22/10/2024). Dari peringatan ini, muncul harapan hingga perspektif tentang santri salah satunya dari Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Mojokerto.
Ketua PC IPNU Kabupaten Mojokerto, Ahmad Althof ‘Athooillah mengatakan, peran santri kian kompleks, mulai dari politik sarungan hingga moderasi beragama. Maksud politik sarungan ialah santri tak pernah luput dari isu-isu politik mulai zaman penjajahan hingga reformasi.
“Terdapat nilai kharismatik tersendiri mengapa masyarakat percaya hingga mendukung penuh kaum santri bisa ikut andil dalam pemerintahan. Itu sebab mengapa ada istilah politik sarungan,” tandas Althof, Selasa (22/10/2024).
Althof berangkat dari teori nilai kharismatik yang terdiri dari dua pilar dasar yakni pertama, bahwa di antara pengikut terdapat kebutuhan, tujuan hingga aspirasi yang belum terpenuhi oleh kenyataan yang ada; dan kedua, ketundukan pengikut kepada pemimpin adalah sebab karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin dipandang mengarah pada realisasi tujuan atau aspirasi pengikut. Sementara, di sisi lain terdapat tiga dimensi atau bentuk kepemimpinan karismatik yaitu envisioning (memvisikan), energizing (pemberian energi) dan enabling (memampukan).
“Kami rasa bila teori tersebut dikaitkan dengan keadaan santri sekarang, terdapat kecocokan yang membuat kaum sarungan hari ini mengudara bebas khususnya dalam gelanggang politik yang tidak terbatas,” beber Althof.
Menyoal moderasi beragama, hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar merupakan kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini, namun tidak seluruhnya, disebabkan adanya perbedaan pandangan pendiri Republik Indonesia yang sebagian besar adalah umat Muslim tentang hendak dibawa kemana negara Indonesia yang baru merdeka.
Salah satu butir penting dalam perbedaan di atas adalah apakah negara ini bercorak Islam atau nasionalis. Sementara, hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan yang proporsional tanpa bisa dipisahkan, namun berada dalam dimensi yang berbeda. Selain itu, Islam tidak mengenal doktrin tentang kenegaraan. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran.
“Maka santri sebagai penyeimbang wajib dan mampu mengkampanyekan ketidakpahaman akan moderasi beragama. Secara singkat, moderasi agama menunjukkan tentang penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok yang berbeda,” ungkap Althof.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko
